KPK: Politik Uang Diterima Masyarakat yang Kesejahteraan dan Pendidikannya Belum Baik

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamini masih banyak masyarakat yang menerima politik uang di Indonesia. Aliran itu biasanya diambil oleh warga yang kesejahteraan dan pendidikannya belum baik.

"Kenapa money politic masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50 persen masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50 persen lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2023.

Alex menjelaskan masih ada masyarakat yang menerima uang demi memilih salah satu calon demi menyambung hidup. Kebiasaan itu dinilai menjadi penyebab demokrasi menjadi kurang sehat.

Karenanya, KPK mau memaksimalkan sosialisasi penolakan politik uang di kalangan masyarakat. Literasi yang baik diyakini bisa menyadarkan warga bahwa pemberian dari para calon tidak sebanding dengan lamanya masa kepemimpinan dan kebijakan yang terbangun nanti.

"Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara yang berintegrasi. Tetapi, tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," ucap Alex.

Menurutnya, menjaga integritas pemilih untuk memastikan demokrasi di Indonesia bersih juga penting. Konsistensi segala pihak diharap dijaga.

"Kan kuncinya di sana bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apapun," ujar Alex.