Cindy Monica Harap Pembukaan Lahan 20 Juta Hektare tak Ancam Keanekaragaman Hayati

Jakarta: Anggota Komisi IV dari Fraksi NasDem, Cindy Monica, menyoroti rencana Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memanfaatkan 20 juta hektare hutan menjadi bagian program swasembada pangan dan energi. Dia meminta Kemenhut memastikan pembukaan 20 juta hektare tidak mengancam keragaman hayati dan ekosistem.

“Fraksi Partai NasDem merekomendasikan analisis dampak lingkungan yang menyeluruh sebelum pelaksanaan program ini, serta kajian-kajian terkait feasibility study untuk memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip sustainability (keberlanjutan),” ungkap Cindy dalam Rapat Kerja (Raker) dengan jajaran Kemenhut dan Badan Gambut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.

Cindy mengingatkan target nasional pengurangan emisi karbon yang harus dicapai Kemenhut. Sebab, dikhawatirkan pembukaan hutan untuk swasembada pangan akan menghambat pencapaian target tersebut. 

“Target nasional dalam pengurangan emisi karbon sebesar 31,89 persen pada tahun 2030 melalui kontribusi NDC (Nationally Determined Contributions), Kementerian Kehutanan memastikan bahwa pembukaan 20 juta hektare hutan tidak menghambat pencapaian target ini, khususnya dalam pengelolaan lahan gambut dan hutan lindung yang rentan terhadap kerusakan ekosistem,” ujar Cindy 

Anggota DPR dari Daerah Pemilih (Dapil) Sumatera Barat II itu juga menyoroti konflik tenurial, seperti hak guna usaha (HGU) perkebunan yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di dapilnya. Menurut dia, Kemenhut sebaiknya mengevaluasi HGU sebelum diperpanjang.

“Evaluasi  mendalam untuk perpanjangan HGU dengan mengintegrasikan kriteria sosial lingkungan agar manfaatnya tidak hanya dirasakan perusahaan tapi juga masyarakat lokal, karena setiap saya reses ini selalu menjadi keluhan masyarakat,” ungkap legislator termuda Partai NasDem itu.
 

Baca Juga:  Pemerintah Godok Skema Perdagangan Karbon Sektor Pemanfaatan Hutan

Kemenhut dituntut transparan dan terbuka dalam proses pemberian HGU, mengingat sangat rawan konflik yang merugikan ribuan kepala keluarga yang tinggal di sekitar lahan HGU.

“Kemenhut harus memastikan transparansi dalam proses pemberian HGU serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi lahan, khususnya di daerah rawan konflik seperti Sumatera Barat," ujar Cindy.

Hal itu, menurut Cindy, penting mengingat data menunjukkan konflik tanah dengan korporasi HGU meningkat sebesar 18 kasus dalam setahun terakhir dan sekitar 7.000 kepala keluarga terdampak akibat konflik tersebut.