Pembangunan IKN. Foto: dok Kementerian PUPR.
Jakarta: Sejak Joko Widodo (Jokowi) pensiun dari jabatan Presiden RI, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) diwarnai berbagai isu miring mengenai masa depannya. Dari dugaan proyek yang mangkrak hingga pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan, banyak yang mempertanyakan kelangsungan IKN.
Meskipun terdapat berbagai spekulasi terkait nasib IKN, Otorita IKN tetap optimis bahwa pemindahan pegawai akan berjalan sesuai rencana. Proyek pembangunan tetap berlanjut meskipun mengalami kendala anggaran sementara.
Berikut beberapa fakta mengenai pemindahan pegawai Otorita IKN ke IKN:
1. Pegawai IKN Mulai Berkantor di KIPP Maret 2025
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, menegaskan bahwa seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkantor di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN pada Maret 2025.
"Direncanakan seluruh kegiatan Otorita IKN akan dilakukan penuh di Ibu Kota Nusantara dan seluruh pegawai Otorita IKN akan mulai berkedudukan dan berkantor di Gedung Otorita IKN yang telah selesai dibangun di KIPP IKN mulai Maret 2025 ini," kata Troy dalam keterangan tertulis, Rabu, 12 Februari 2025.
Baca juga:
Anggaran Diblokir, IKN jadi IK-End?
2. Pegawai IKN Berasal dari Berbagai Latar Belakang
Troy juga menjelaskan bahwa pegawai Otorita IKN berasal dari berbagai instansi, termasuk kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan sektor swasta.
3. Kantor OIKN Hampir Selesai
Rencana berkantor di IKN sudah muncul sejak Februari 2025. Plt Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis H Sumadilaga, sempat menyatakan bahwa kantor Otorita IKN hampir rampung.
"Kantor OIKN sendiri udah hampir selesai nih Februari, kita juga akan mulai di sana Februari," ujar Danis di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin malam, 20 Januari 2025.
4. Isu Pemblokiran Anggaran Tak Berdampak Signifikan
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyebut bahwa pembangunan IKN sempat terkendala karena anggaran diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pemblokiran ini dilakukan atas dasar efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto.
"Realisasi anggaran IKN kayaknya belum ada, kan anggaran kita diblokir semua," ujar Dody di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Dody berkelakar bahwa anggaran IKN saat ini hanya cukup untuk membeli makan siang.
"Progresnya buat beli makan siang pak Menteri, itu progresnya," ungkapnya sambil tertawa kecil.
Meski demikian, Kementerian Pekerjaan Umum berencana mengajukan kembali permohonan pencairan anggaran kepada Menteri Keuangan.
5. Lima Proyek Baru Akan Segera Dimulai
Terlepas dari isu anggaran, pemerintah tetap berencana untuk melanjutkan proyek pembangunan di IKN. Dijadwalkan ada lima proyek baru yang akan memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking) pada awal 2025.
Streaming