Gebuk Koruptor Bencana Sumatra, KPK Turun Tangan Awasi Anggaran

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawasi penggunaan anggaran pemerintah untuk bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Lembaga Antirasuah akan menugaskan kedeputian terkait.

“Nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, apakah korsup (koordinasi dan supervisi) atau mungkin pencegahan, untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu terulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan yang berkaitan dengan bantuan ya, donasi dari masyarakat,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto usai menghadiri rangkaian Hari Antikorupsi Sedunia 2025 di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dikutip dari Antara, Senin, 8 Desember 2025.
 

Menurut Setyo, salah satu alasan KPK berencana melakukan upaya tersebut karena banyaknya kementerian/lembaga yang membuka ruang bagi masyarakat untuk berdonasi.

“Ini menjadi salah satu pemikiran dan upaya kami untuk ikut mendukung apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka supaya proses penyaluran bantuan-bantuan itu akan sesuai dengan peruntukannya,” kata Setyo.


Ketua KPK Setyo Budiyanto. Foto: ANTARA.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melarang keras pejabat maupun pihak mana pun untuk mengambil keuntungan dari situasi bencana yang menimpa Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Prabowo menekankan seluruh kekuatan negara harus dipusatkan untuk pemulihan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat," kata dia saat memberikan arahan mengenai penanganan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar seperti disaksikan dari Youtube Sekretariat Presiden, Minggu, 7 Desember 2025.