Habiburokhman: Narasi Polri di Bawah Kementerian Sengaja Dihembuskan Lawan

Jakarta: Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menilai wacana yang mendorong posisi Polri berada di bawah kementerian merupakan upaya untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mensinyalir narasi tersebut dihembuskan oleh pihak-pihak yang pernah berseberangan secara politik.

"Bisa jadi narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 1 Februari 2026.
 

Politikus Partai Gerindra ini menjelaskan, jika Polri tidak dikendalikan langsung oleh kepala negara, maka kekuatan eksekutif Presiden akan berkurang signifikan. Hal ini akan menyulitkan Presiden dalam menyampaikan arah kebijakan keamanan secara cepat dan efektif. Ia menyebut para pengusung ide ini tidak tulus ingin menyukseskan jalannya pemerintahan.

"Tak heran kalau narasi Polri di bawah kementerian bukan dihembuskan oleh para pendukung Presiden Prabowo yang tulus ingin menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo, tetapi oleh mereka yang selama ini atau setidaknya pernah berseberangan dengan Presiden Prabowo. Narasi tersebut juga ahistoris dan sesat," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman menekankan bahwa posisi Polri saat ini merupakan komitmen reformasi yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000. Penempatan Polri langsung di bawah Presiden merupakan bentuk koreksi agar lembaga kepolisian tidak lagi menjadi sekadar alat represif kekuasaan seperti pada masa lalu.


Ilustrasi Polri. Foto: Dok. Media Indonesia.

Ia meminta semua pihak untuk tetap konsisten pada amanat konstitusi dan tidak memicu perdebatan yang tidak relevan dengan esensi perbaikan institusi kepolisian.

"Dikatakan narasi sesat karena tidak ada relevansi antara hal ihwal yang dipersoalkan dengan solusi yang ditawarkan. Yang banyak dipersoalkan adalah kultur oknum yang kerap melakukan pelanggaran, tapi solusi yang ditawarkan adalah reposisi menjadi di bawah kementerian," ujar Habiburokhman.