Konferensi pers terkait rapat koordinasi strategis pemerintah dan DPR. Foto: ANTARA/AMuzdaffar Fauzan.
Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Mensesneg Tekankan Sinergi Pemerintah dan DPR
Satrio Adi Putranto • 29 June 2026 16:06
Jakarta: Pemerintah bersama DPR memperketat koordinasi lintas sektor demi membentengi pertumbuhan ekonomi nasional dari dampak ketidakpastian global. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pentingnya kolaborasi solid ini agar seluruh bauran kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi berjalan selaras.
“Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.
Rapat koordinasi strategis tersebut turut dihadiri oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menteri ESDM, serta jajaran Komisi XI DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memaparkan bahwa pertemuan ini dirancang khusus untuk memitigasi risiko ekonomi yang berkembang belakangan ini.
“Kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” kata Dasco.
Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menjabarkan bahwa fokus jangka pendek pemerintah adalah mempertahankan stabilitas makroekonomi. Menurut Mari, integrasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi prioritas mutlak guna menjaga kepercayaan pasar di tengah pelemahan nilai tukar rupiah.
“Yang penting adalah menjaga kestabilan makroekonomi di jangka pendek. Sehingga ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro. Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas,” jelas Mari.
Menjawab tantangan moneter, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, mengungkapkan BI telah mendongkrak BI Rate sebesar 100 basis poin menjadi 5,75 persen. BI juga menggenjot ekspansi operasi moneter dari Rp600 triliun menjadi Rp1.000 triliun pada akhir Juni demi mengamankan likuiditas valas dan pasar uang.
“Di bulan Juni ini telah terjadi inflow yang cukup signifikan sehingga secara year to date dari Januari hingga akhir Juni tanggal 26 yang lalu inflow yang masuk untuk di portofolio SBN dan SRBI kita itu sudah mencapai sekitar USD9 miliar,” beber Destry.
.jpeg)
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Foto: Tangkapan layar Breaking News Metro TV.
Dari sisi ketahanan fiskal, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan defisit APBN per Mei masih aman di angka 0,7 persen dan diproyeksikan tetap di bawah batas 3 persen hingga akhir tahun. Kemenkeu menetapkan kebijakan untuk memperpanjang penempatan dana pemerintah di perbankan guna menjaga stabilitas pasar.
“Setelah dievaluasi diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin 281 triliun akan dikembalikan lagi 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026. Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan,” kata Juda.