Pramono Minta Kemenkeu Segera Rampungkan Kajian Obligasi DKI Jakarta

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera merampungkan kajian penetapan tenor minimal tujuh tahun untuk obligasi daerah. Nilainya mencapai Rp3,5 triliun.

"Kalau dilakukan kajian, kami terima kasih kepada Menteri Keuangan, mohon kajiannya disegerakan," kata Pramono dikutip dari Antara, Rabu, 29 Juli 2026.

Dia menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki alasan tersendiri terkait penetapan tenor minimal tujuh tahun untuk obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Tujuannya agar skema pembiayaan kreatif (creative financing) itu dapat berjalan secara sehat, transparan, dan sesuai dengan karakter proyek-proyek infrastruktur yang akan dibiayai.

Pemprov DKI menargetkan penerbitan Obligasi Daerah senilai Rp3,5 triliun pada 2027. Hal itu bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 abad atau 500 tahun Jakarta.

Instrumen pembiayaan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Rencananya, Obligasi Daerah memiliki tenor maksimal tujuh tahun. Besaran kupon akan ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika pasar keuangan saat penerbitan sehingga pembiayaan tetap efisien dan kompetitif.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan dana hasil penerbitan Obligasi Daerah akan difokuskan untuk pembangunan LRT Fase 1C Manggarai-Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), unit sekolah baru, embung dan polder untuk pengendalian banjir, serta rumah susun.

Menteri Kuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Metrotvnews.com/Kautsar.

Persiapan penerbitan Obligasi Daerah terus dimatangkan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Sementara, Pemprov DKI telah mengajukan permohonan dukungan pada 12 Juni 2026.

Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan surat dukungan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 10 Juli 2026. Proses tersebut juga mendapat pendampingan dari berbagai kementerian dan lembaga.