Kerugian KSP Indosurya Rp229 M Dikembalikan, Sahroni: Hukum Harus Pulihkan Hak Korban

Jakarta: Langkah Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan dana ganti rugi sebesar Rp229 miliar kepada korban kasus Indosurya diapresiasi. Pengembalian tersebut dinilai wujud penegakan hukum yang dibutuhkan oleh korban.

“Saya apresiasi langkah BPA Kejagung ini. Inilah wujud penegakan hukum yang kita butuhkan hari ini, memulihkan hak korban," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 Oktober 2026.

Sahroni menyampaikan, penegakan hukum penipuan atau korupsi tidak hanya sebatas penindakan pelaku. Kerugian negara dan korban harus diupayakan untuk dikembalikan.
 

"Karena bagi masyarakat yang menjadi korban, yang paling mereka harapkan tentu uangnya bisa kembali. Jadi, penegakan hukum harus benar-benar memberi manfaat dan keadilan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ungkap Sahroni.

Sahroni menambahkan, penelusuran aliran uang dan aset (follow the money) hasil kejahatan harus terus diperkuat, terutama dalam menangani perkara kejahatan ekonomi. Hal tersebut agar pemulihan kerugian bisa maksimal.

“Karena tantangan kejahatan keuangan semakin besar ke depan, ada sederet kasus-kasus yang membutuhkan penyelesaian seperti ini. Salah satu yang banyak dilaporkan masyarakat yaitu kasus PT DSI, Komisi III berharap bisa turut cepat diselesaikan seadil-adilnya bagi seluruh pihak,” tegas Sahroni.


BPA Kejagung bersama Kejari Jakbar menyalurkan dana pemulihan kerugian tahap pertama senilai Rp229,4 miliar kepada korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Dokumentasi Puspen Kejagung.

BPA Kejagung bersama Kejaksaan Negeri Jakarta Barat menyalurkan dana pemulihan kerugian tahap pertama senilai Rp229,4 miliar kepada korban Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Dana tersebut diberikan kepada 3.317 korban yang telah lolos proses verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dana yang disalurkan mencapai Rp229.428.515.741 dan tersimpan dalam rekening penampungan perkara pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.

Kepala BPA Kejaksaan RI, Patris Yusrian Jaya, menyebut kasus gagal bayar KSP Indosurya sebagai salah satu perkara kejahatan di sektor keuangan dengan jumlah korban dan nilai kerugian yang besar di Indonesia. Menurutnya, pengembalian hak korban menjadi bagian penting dari proses penegakan hukum.

“Bagi para korban, keadilan belum sepenuhnya hadir ketika palu hakim diketukkan. Keadilan baru terasa nyata ketika hak-hak yang hilang mulai kembali ke tangan pemiliknya,” jelas Kepala BPA Patris Yusrian Jaya, dalam kegiatan penyaluran dana pemulihan kerugian korban KSP Indosurya Tahap I, di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.