Pengawasan dan Patroli Rutin Cegah Karhutla Mesti Dioptimalkan

Jakarta: Penguatan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara masif dinilai penting. Kementerian Kehutanan dan Polri didorong memperketat pengawasan di kawasan rawan agar potensi titik api tidak meluas.

"Patroli juga perlu dioptimalkan dan pertukaran informasi antarlembaga harus berjalan efektif agar potensi kebakaran bisa terdeteksi lebih awal dan segera ditangani sebelum meluas," kata anggota Komisi IV DPR Rajiv dalam keterangan tertulis, Jumat, 23 Oktober 2026.
 

Politikus Partai NasDem tersebut juga meminta Kementerian Kehutanan terus mempererat sinergi bersama kepolisian. Sinergitas ini krusial agar respons di lapangan berjalan cepat, terintegrasi, dan presisi saat kebakaran terjadi.

"Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Pencegahan harus diperkuat, sementara ketika kebakaran terjadi, respons di lapangan harus cepat dan terintegrasi agar api tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan bisa ditekan," kata Rajiv.

Di sisi lain, Rajiv mengapresiasi atas langkah tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam menindak indikasi keterlibatan pihak asing maupun korporasi dalam kasus karhutla.

"Saya mengapresiasi langkah Polri yang turut terlibat dalam penanganan karhutla, termasuk menyelidiki sejumlah korporasi yang diduga berkaitan dengan terjadinya kebakaran. Data dan perkembangan penyelidikan ini akan kami bawa ke dalam rapat Panja Karhutla Komisi IV DPR RI untuk menjadi bahan evaluasi bersama," ujar Rajiv.


Ilustrasi penanganan karhutla. Foto: Dok. Manggala Agni.

Ia menegaskan, proses penanganan karhutla memerlukan keseriusan menyeluruh. Mulai dari aspek pemadaman, pencegahan, hingga penegakan hukum secara profesional berdasarkan bukti valid.

"Nanti datanya kami dari Komisi IV DPR butuh disuplai sehingga bisa mencocokkan dengan data-data yang ada," ucap Rajiv.

Melalui Panja Karhutla, DPR berniat mengurai kendala di lapangan. Sekaligus mengevaluasi sejauh mana penegakan hukum telah berjalan.

"Kami ingin memastikan penanganan karhutla berjalan serius, baik dari sisi pemadaman, pencegahan, maupun penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar," kata Rajiv.

Lebih lanjut, Rajiv mengingatkan karakteristik lahan gambut yang membutuhkan perlakuan khusus. Menurut dia, pemadaman di lahan gambut tidak boleh berhenti hanya pada permukaan tanah.

"Jadi, jangan sampai api di permukaan sudah padam, tetapi masih ada bara di dalam tanah yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Petugas harus memastikan penanganan benar-benar tuntas," ucap Rajiv.

Rajiv berharap seluruh data yang dihimpun dalam Panja Karhutla Komisi IV DPR RI dapat melahirkan rumusan kebijakan yang lebih tangguh dan berkelanjutan dalam melindungi kawasan hutan Indonesia.

"Kami ingin upaya perlindungan hutan berjalan berkelanjutan dan kejadian karhutla dapat ditekan ke depannya," kata Rajiv.