Ilustrasi survei. Foto: Medcom.id
Jakarta: Setara Institute mengingatkan peran lembaga survei sebagai instrumen penyerap aspirasi masyarakat. Lembaga survei yang memiliki agenda tersembunyi dinilai meresahkan.
"Menjadi persoalan serius ketika agitasi didukung dengan survei dan publikasi survei, yang sebenarnya adalah mengampanyekan pasangan capres (calon presiden) dan cawapres (calon wakil presiden) tertentu," kata Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 November 2023.
Ismail mengatakan agitasi agenda pemilihan presiden (pilpres) satu putaran oleh kandidat tertentu sah. Hal itu bahkan bisa menjadi pendorong energi bagi tim kampanye dan pendukung.
Namun, semangat tersebut seyogianya berhenti di tim pemenangan. Ada dua tujuan tidak etis dari menggunakan lembaga survei untuk mendorong agitasi.
"Pertama, berharap bandwagon effect agar pemilih mengikuti langkah mayoritas publik yang sudah menentukan pilihan," ujar dosen hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Ismail menyebut tujuan tak etis kedua ialah menyediakan justifikasi akademik-populis atas kemungkinan tindakan tidak jujur. Termasuk, segala cara untuk memenangkan kontestasi.
"Yang bisa saja dilakukan oleh pihak-pihak tertentu pada semua kandidat," papar dia.
Selain itu, Ismail menyayangkan materi-materi yang seharusnya tidak dipromosikan dalam pertanyaan survei. Sebab, hal itu bertentangan dengan konstitusi seperti survei jabatan tiga periode dan survei afirmasi atas politik dinasti.
"Keterbatasan pengetahuan publik atas terminologi tersebut, pengambilan sampel acak, hanya akan menghasilkan afirmasi atas berbagai kehendak-kehendak inkonstitusional, niretika, dan merusak demokrasi," ucap dia.
