Protes Kemunduran Demokrasi Bisa Jadi Krisis Politik dan Menjatuhkan Pemerintahan

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mewanti-wanti pemerintah terkait maraknya protes kemunduran demokrasi karena dapat menimbulkan krisis politik. Krisis politik dinilai sebagai salah satu penyebab jatuhnya sebuah pemerintahan.

"Setiap pemerintahan demokrasinya akan hilang kalau krisis terjadi bersamaan," kata JK dalam sambutannya acara Habibie Democracy Forum di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 15 November 2023.

Selain politik, krisis yang dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu ekonomi. Sebuah pemerintahan bisa jatuh jika kedua krisis itu terjadi dalam waktu bersamaan, 

JK mencontohkan era Presiden Soekarno pada 1966, jatuh akibat krisis politik. Masyarakat geram melihat sejumlah orang ditangkap dan harga bahan bakar minyak (BBM) melambung tinggi.

"Dua krisis bersamaan timbul, (krisis) politik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan maka jatuh lah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan," ujar JK 

Situasi serupa dialami Presiden Soeharto pada 1998. Krisis politik terjadi pendekatan otoriternya dikecam banyak pihak. Indonesia pun dihantam oleh krisis keuangan dunia.

Berkaca pada situasi saat ini, hampir semua orang memprotes kemunduran demokrasi. Persoalan ini dapat berujung munculnya krisis politik.

Disamping itu, ekonomi dunia tengah dalam kondisi yang sulit. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani kerap menyebut ekonomi dunia dalam kondisi yang mengerikan.

"Kalau ini dampaknya bersamaan, maka kita harus hati-hati (potensi pemerintahan jatuh)," bebernya.

Oleh karena itu, JK menilai dibutuhkan sosok pemimpin yang kuat. Terutama dapat menghormati kedaulatan rakyat. 

"Artinya kembali ke jalur demokrasi yang baik," ujar dia.