Apa Itu Makar? Cek Pengertian, Pasal dalam KUHP, dan Sanksi Hukumannya

Jakarta: Makar merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara. Istilah ini merujuk pada perbuatan yang bertujuan menyerang Presiden dan/atau Wakil Presiden, memisahkan wilayah Indonesia, hingga menggulingkan pemerintahan yang sah.

Di Indonesia, tindak pidana makar diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Aturan tersebut memuat sejumlah ketentuan mengenai makar beserta ancaman hukumannya, mulai dari pidana penjara hingga pidana mati.

Meski demikian, tidak semua tindakan yang berseberangan dengan pemerintah dapat dikategorikan sebagai makar. Ada unsur perbuatan dan maksud tertentu yang harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan hukum.

Apa Itu Makar?

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar memiliki beberapa arti, yakni akal busuk atau tipu muslihat, perbuatan atau usaha dengan maksud menyerang atau membunuh seseorang, serta perbuatan atau usaha untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah.

Dalam hukum pidana, pengertian makar berkaitan dengan niat melakukan serangan yang diwujudkan melalui tindakan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Dengan demikian, makar tidak hanya dilihat dari pernyataan atau niat seseorang, tetapi juga harus memperhatikan tindakan yang dilakukan serta unsur pidana yang disyaratkan dalam undang-undang.
 

Pasal Makar dalam KUHP dan Sanksi Hukumnya

Ilustrasi hukum Dok Medcom.id

Ketentuan tindak pidana makar diatur dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pengaturannya dibedakan berdasarkan sasaran dan tujuan perbuatan, yaitu makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta pemerintah. Berikut rincian pasal dan ancaman hukumannya:

1. Pasal 191: Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 191 mengatur tindakan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan ini juga mencakup tindakan yang bertujuan membuat Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi salah satu dari tiga jenis hukuman, yaitu:

• Pidana mati.
• Pidana penjara seumur hidup.
• Pidana penjara paling lama 20 tahun.

2. Pasal 192: Makar terhadap NKRI

Pasal 192 mengatur makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jatuh ke dalam kekuasaan asing atau memisahkan diri dari Indonesia.

Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai ancaman terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi salah satu dari tiga jenis hukuman, yaitu:

• Pidana mati.
• Pidana penjara seumur hidup.
• Pidana penjara paling lama 20 tahun.

3. Pasal 193: Makar untuk Menggulingkan Pemerintah

Pasal 193 mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Ancaman hukuman dalam pasal ini dibedakan berdasarkan peran pelaku.

Terdapat dua ketentuan ancaman pidana dalam Pasal 193, yaitu:

• Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud menggulingkan pemerintah dipidana penjara paling lama 12 tahun.
• Pemimpin atau pengatur makar dipidana penjara paling lama 15 tahun.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Perbedaan Makar dan Pemberontakan

Selain makar, KUHP juga mengatur tindak pidana pemberontakan. Keduanya sama-sama berkaitan dengan keamanan negara, tetapi memiliki unsur perbuatan yang berbeda. Makar diatur dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 193 KUHP, sedangkan pemberontakan diatur dalam Pasal 194 KUHP.

Pasal 194 mengatur perbuatan melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata. Ketentuan ini juga mencakup orang yang bergerak bersama-sama atau bergabung dengan kelompok yang melawan pemerintah menggunakan senjata.

Pelaku pemberontakan dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara itu, pemimpin atau pengatur pemberontakan dapat dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Dengan memahami ketentuan tersebut, masyarakat dapat mengetahui perbedaan antara makar dan pemberontakan, termasuk unsur perbuatan serta ancaman pidana yang diatur dalam KUHP.

(Siti Nahdia Usman)