Peran Pihak BNPB di Kasus Korupsi APD Kemenkes Diulik KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengulik peran pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam kasus dugaan rasuah pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pendalaman dilakukan karena proyek itu menggunakan dana siap pakai BNPB.

"Itu sedang kita dalami, karena memang yang penggunanya adalah dari BNPB,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Asep enggan memerinci pendalaman yang dilakukan pihaknya. Mantan Kepala Pusat Krisis Kemenkes Budi Sylvana menyebut BNPB merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) dalam pengadaan tersebut.

"Sedang kita dalami," ucap Asep.
 

Baca juga: Usut Kasus LNG, KPK Periksa 2 Saksi

Kasus ini merugikan negara Rp300 miliar. KPK sudah menetapkan tiga tersangka dalam perkara ini. Namun, identitas mereka masih dirahasiakan sampai penahanan dilakukan.

Dalam perkembangan kasus ini, KPK mencegah tiga orang agar tidak bisa ke luar negeri selama enam bulan. Mereka berinisial SLN serta dua pihak swasta berinisial ET dan AM.

Dugaan korupsi pengadaan APD untuk covid-19 di Kemenkes ini terjadi pada tahun anggaran 2020-2022. Nilai proyek mencapai Rp3,03 triliun.

Kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan. KPK memastikan ada kerugian negara senilai ratusan miliar rupiah yang timbul.

KPK sudah menetapkan tersangka yang terlibat dalam perkara ini. Identitas mereka baru dipaparkan ke publik saat penahanan dilakukan.