PPN 12%, Dolfie PDIP Disebut Tak Pahami Pasal 7 Ayat 4 UU HPP

Jakarta: Anggota Komisi XI DPR RI Wihadi Wiyanto merespons pernyataan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit yang menyebut pemerintah bisa mengubah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dolfi dinilai tak memahami bunyi Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

"Terkait yang disampaikan oleh Dolfi, bahwa sebagai Ketua Panja dia tidak memahami UU ini, terlihat bahwa pada saat membaca Pasal 7 ayat 3 tapi tidak membacanya di ayat 4 secara tuntas," kata Wihadi melalui keterangan tertulis, Senin, 23 Desember 2024.

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan Pasal 7 ayat 4 UU HPP dinyatakan bahwa peraturan pemerintah (PP) untuk menentukan asumsi PPN dengan rentang tarif 5 sampai 15 persen bisa dibuat atas dasar persetujuan DPR pada tahap pembahasan Rancangan APBN (RAPBN). Sehingga, pemerintah tidak bisa serta merta memotong tarif PPN. 

Apalagi, kata dia, APBN 2025 telah disepakati. Kesepakatan dilakukan oleh pemerintah dan DPR periode 2019-2029.

"Di ayat 4 nya kalau kita baca itu adalah Peraturan Pemerintah yang bisa dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan DPR adalah untuk menentukan asumsi penerimaan dari pajaknya dengan rentang 5 sampai 15 persen makanya di sini dikatakan bahwa PP itu bisa disetujui DPR dan pemerintah untuk pembuatan rancangan APBN bukan langsung dipotongkan begitu saja," ungkap dia.
 

Baca juga:  Disebut Mencla-Mencle, PDIP Bantah Jadi Inisiator Kenaikan PPN 12%

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) itu menilai pernyataan Dolfi sebagai kebohongan publik. Bahkan, Dolfi disebut berniat memprovokasi rakyat seakan-akan pemerintah tidak berpihak pada rakyat padahal UU HPP merupakan produk dari PDIP saat menjadi partai penguasa.

"Jadi ini bentuk provokator dari pada kondisi saat ini sehingga masyarakat bergerak menuntut pembatalan PPN ini," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari F-PDIP Dolfie Othniel Frederic Palit mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto sebetulnya dapat mengusulkan penurunan tarif pajak PPN. Dia menjelaskan ketentuan ini tertuang UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menurut Pasal 7 Ayat (3) pada Bab IV, PPN rentang perubahan tarif itu berada di angka 5-15 persen.

"Sebagaimana amanat UU HPP, bahwa tarif PPN mulai 2025 adalah 12 persen. Pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif tersebut dalam rentang 5 persen sampai dengan 15 persen (bisa menurunkan maupun menaikkan), sesuai UU HPP Pasal 7 Ayat (3), pemerintah dapat mengubah tarif PPN di dalam UU HPP dengan persetujuan DPR," kata Dolfie.