Pembiayaan Pembangunan IKN Dikritik

Jakarta: Pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui investasi asing dikritik. Seharusnya, pembangunan dibiayai penuh menggunakan anggaran negara. 

“Kita mau bangun ibu kota negara kita, masa kita serahkan pada asing,” kata peneliti Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan dalam acara Crosscheck Face to Face by Medcom.id dengan tema ‘Menguak Tabir ‘Belok Arah’ Pindah Ibu Kota’ yang disiarkan pada Minggu, 16 Juni 2024.

Syahganda menduga pemerintah ingin menyerahkan Indonesia kepada pihak asing. Sebab, pembangunan IKN mengandalkan investasi dari negara asing. 

Analisisnya itu dinilai masuk akal. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendekati sejumlah negara untuk bekerja sama melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia, salah satunya investor.

“Kalau kita lihat di Google sekarang, kita Google misalkan, Jokowi berkali-kali 2024, 2023, 2017 itu meminta Tiongkok untuk mendesain dan menginvestasi infrastruktur dasar, nah, itu kan dia mau menyerahkan ini ke sana,” tuturnya.
 

Baca juga: Salah Langkah Pembangunan IKN Nusantara

Dugaan lain dari proyek IKN Nusantara yaitu menyejahterakan dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Ibu Kota ini betul-betul liar. Makanya saya bilang ibu kota ini, jadi saya empat tahun lalu saya sudah debat soal ini, saya bilang ini sebenarnya hanya untuk dua hal satu untuk Jokowi dinastinya karena men-set up itu,” ungkap dia.

Syahganda menjelaskan analisanya itu dinilai sebagai tawaran bagi politikus untuk membuktikan Jokowi masih bisa memimpin. Pergantian bisa dilakukan dengan penerusnya.

“Supaya dia ada mainan supaya orang tetap percaya bahwa dia bisa lanjutin itu,” ujar Syahganda.