8 Saksi Diperiksa Kasus Pemerasan Tersangka Firli Bahuri

Jakarta: Penyidik gabungan Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Dittipidkor Bareskrim Polri memeriksa delapan saksi dalam kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Salah satu saksi merupakan mantan wakil ketua KPK Saut Situmorang.

"Di Tipidkor Bareskrim pukul 10.00 WIB (pemeriksaan) Thony Saut Situmorang (Eks Pimp. KPK)," kata Wadirtipikor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa saat dikonfirmasi, Kamis, 30 November 2023.

Selain Saut, penyidik juga memeriksa Tin Latifa di Bareskrim Polri. Tin merupakan sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan). Pemeriksaan kedua saksi ini dilakukan di ruang riksa Dittipidkor Bareskrim Polri lantai 6.

Kemudian, enam saksi lainnya diperiksa di Polda Metro Jaya. Hal ini disampaikan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.

"Agenda pemeriksaan para saksi pada hari Kamis, 30 Nop 2023 pukul 10.00 WIB sebagai berikut, enam orang diperiksa sebagai saksi di ruang riksa subdit Tipidkor Ditreskrimsus PMJ (lantai 21 Gedung Promoter)," kata Ade saat dikonfirmasi terpisah.

Baca: 4 Pimpinan KPK Jangan Contoh Firli Jika Dipanggil Polda Metro

Sebelumnya, penyidik gabungan memeriksa Syahrul Yasin Limpo, mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyon, serta mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) Kementan Muhammad Hatta di Bareskrim Polri. Agenda ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan setelah menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka.

Sedangkan, Firli dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Jumat, 1 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Pemeriksaan ini dilakukan dalam kapasitas sebagai tersangka.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara pukul 19.00 WB, Rabu, 22 November 2023. Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan fakta-fakta penyidikan.

Penyidik mengantongi bukti yang cukup Firli melakukan tindak pidana korupsi berupa pemeraaan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun 2020-2023. Namun, nilai uang yang diminta Firli belum dibeberkan polisi.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahu 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.