Kemendagri Ingatkan Inovasi Pemda Kedepankan Koordinasi Lintas Instansi

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan kepala daerah tetap mengedepankan koordinasi dengan instansi penegak hukum, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Inovasi yang dibuat pemerintah daerah tidak boleh mengurangi peran penegakan hukum.

"Saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok," kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 28 Juli 2026.

Menurutnya, kepala daerah memang dapat menghadirkan berbagai terobosan dalam menjalankan pemerintahan. Namun, inovasi tersebut tidak boleh menggeser pentingnya sinergi dengan aparat penegak hukum di daerah.

Bima menegaskan hal paling penting bagi kepala daerah adalah memastikan seluruh upaya penanganan keamanan berjalan sesuai aturan. Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan koordinasi dengan aparat penegak hukum berlangsung optimal.

"Koordinasi kepala daerah bersama APH di daerah dan jajaran pemda itu sangat penting," akata Bima.

Dia mengatakan fokus utama pemerintah daerah seharusnya bukan langsung menghadirkan berbagai inovasi, melainkan memastikan kehadiran aparat di tengah masyarakat. Inovasi yang ada tak boleh melemahkan penegakan hukum.


Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor,Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026. Foto: BPMI Setpres.

Menurut Bima, kehadiran aparat di lapangan menjadi pesan penting bahwa negara hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat. Karena itu, setiap langkah pemerintah daerah dalam menangani persoalan keamanan harus tetap berada dalam koridor hukum dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum.

"Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain," tutur Bima Arya.