Pembatasan Medsos Siswa di Jakarta, Legislator: Negara Maju Juga Membatasi

Jakarta: Rencana Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta membatasi akses media sosial (medsos) bagi siswa sekolah dinilai langkah baik. Kebijakan ini disebut juga sudah dilakukan di negara maju.

"Negara-negara maju sudah membatasi hal itu,” ujar anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz melalui keterangannya dikutip dari Media Indonesia, Senin, 24 November 2025. 
 

Dia menuturkan langkah itu upaya strategis melindungi generasi muda dari dampak negatif perkembangan teknologi digital. Ia menilai, penerapan kebijakan pembatasan akses media sosial tidak cukup hanya di tingkat daerah. 

Idealnya, lanjut dia, menjadi gerakan nasional. Koordinasi melalui pemerintah pusat.

“Saya kira ini penting ya. Terutama bukan hanya di DKI. Ini harusnya dilakukan di tingkat kementerian," ujar Aziz.

Ia menegaskan, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak tidak terpapar konten berbahaya. Bahkan, berpotensi merusak moral hingga mengancam situasi keamanan.

“Jangan sampai anak-anak remaja kita bisa akses ke konten negatif. Khawatir nantinya akan disalahgunakan. Sehingga berpotensi mengganggu ketahanan dan pengamanan negara kita,” kata Aziz.


Ilustrasi medsos. Foto: Shutterstock.

Pembatasan akses media sosial bukan hanya terkait isu ekstremisme. Tetapi mencakup berbagai konten yang dapat mengganggu perkembangan karakter para siswa sekolah.

“Kita juga khawatirkan konten pornografi, konten sensitif terhadap agama, dan sebagainya. Itu penting untuk diblokir karena hanya pemerintah yang punya kewenangan,” ucap Aziz.

Kebijakan pembatasan akses media sosial bagi siswa sekolah merupakan langkah penting menjaga kualitas generasi muda dan keberlangsungan bangsa di masa depan.

“Ini kewenangannya bukan hanya di pemerintah daerah, tapi kementerian juga harus melakukannya, dan itu demi masa depan bangsa kita,” pungkas Aziz.