Pemerintah Izinkan Pejabat Rapat di Hotel, DPRD Jakarta: Tunggu Aturan Resmi

Jakarta: DPRD Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel. Sekretaris Komisi A DPRD Jakarta, Mujiyono, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun perlu diiringi pengawasan dan regulasi yang ketat.

Dia mengatakan pelonggaran aturan tersebut dapat berdampak besar pada pemulihan ekonomi. Terutama, bagi sektor perhotelan, restoran, UMKM, usaha perjalanan, hingga industri pendukung lainnya.

"Bukan hanya bagi hotel tapi ada efek berantai bagi perekonomian Jakarta secara keseluruhan,” ujar Mujiyono kepada wartawan, Selasa, 10 Juni 2025.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan pelaksanaan kebijakan ini harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas anggaran. “Agar penggunaan anggaran tetap sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ujar dia.

Dia mengatakan belum ada instruksi atau regulasi resmi dari pemerintah pusat yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah. Payung hukum resmi sangat dibutuhkan agar pemerintah daerah tidak ragu dalam menerapkan kebijakan tersebut. 

Langkah ini juga dinilai mendesak karena banyak sektor ekonomi, khususnya perhotelan, terdampak cukup parah akibat pembatasan aktivitas pemerintahan di hotel selama beberapa waktu terakhir.

"Kita tunggu saja aturan resminya," ujar dia.