Inovasi Produk hingga Digitalisasi Jadi Jurus Jitu Genjot Inklusi Keuangan Syariah

Jakarta: Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah mengakui indeks literasi dan inklusi keuangan syariah nasional tumbuh tidak seimbang. Literasi tumbuh lebih tinggi ketimbang inklusinya.

"Meskipun dari sisi literasi masih agak kecil sekitar 43 persen, tapi inklusinya lebih rendah lagi dengan gap sebesar kurang lebih 20 persen hingga 30 persen," ungkap Deden dalam acara Metro TV Sharia Economic Forum 2026: Accelerating Growth and Prosperity: Path to Global Impact di The Tribrata Hotel, Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

Meskipun hal ini menjadi sebuah tantangan, tapi menurut Deden tantangan ini disebut OJK sebagai 'good problem', yakni tantangan yang sejalan dengan potensi pengembangannya yang sangat besar.
 

Karena itu, bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) di bawah koordinasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), OJK menelurkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan syariah nasional.

"Pertama, untuk meningkatkan inklusi, tentu masalah trust. Oleh karena itu di beberapa tahun ini kami banyak sekali mengeluarkan ketentuan tentang tata kelola (GCG), baik di perbankan, asuransi, dan lainnya," papar dia.


Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar (berpeci hitam) saat jadi narasumber Sharia Economic Forum yang digelar Metro TV dan INDEF. Foto: Metrotvnews.com/Duta Erlangga.


Khusus pada perbankan syariah, KNEKS juga menerapkan tata kelola penerapan prinsip syariah. Ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah di Indonesia.

Kedua, lanjut Deden, adalah tentang inovasi produk dan layanan. Pada perbankan syariah, produk dan inovasi yang menjadi pembeda dengan perbankan konvensional adalah layanan akad.

"Inilah inovasi produk, nanti ada produk-produk yang dikombinasikan seperti wakaf. Wakaf yang potensinya sedemikian besar, munculah produk Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) di tempat Pak Adi (Kemenkeu), muncul juga Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) di OJK," urai Deden.

Kebijakan ketiga adalah mendorong digitalisasi layanan keuangan syariah. Ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah, sehingga kepercayaan terhadap keuangan syariah nasional semakin meningkat.