PKB Manut Suara Mayoritas soal Isu Penghapusan Ambang Batas Parlemen

Jakarta: Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Lalu Hadrian Irfani, merespons soal isu penghapusan ambang batas parlemen. Dia menegaskan PKB akan mengikuti suara mayoritas dalam koalisi pemerintah.

“Sampai hari ini PKB sebagai partai yang masuk di dalam koalisi, ya tentu mengikuti koalisi,” ujar Lalu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.

Menurut dia, belum ada arahan dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal penghapusan ambang batas. Dia menegaskan Fraksi PKB di DPR akan tegak lurus dengan keputusan Muhaimin.

“Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum ya tentu menjadi pegangan kita semua,” kata Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Ilustrasi. Medcom

Sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong penghapusan ambang batas pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu. Keberadaan ambang batas dinilai membuat jutaan suara pemilih atau rakyat tidak tersalurkan di Parlemen.

PAN menilai ambang batas parlemen sebaiknya diterapkan seperti skema yang berlaku di DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Sehingga, partai politik yang tidak memenuhi jumlah kursi dapat bergabung dalam fraksi gabungan.
 

Baca Juga:  Penghapusan Parliamentary Threshold Cegah Jutaan Suara Terbuang

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan ambang batas parlemen harus tetap ada. Namun, Khaeron menilai angka ambang batas parlemen bisa kurang dari 4 persen.

“Telah diputuskan bahwa ambang batas untuk parlemen itu masih tetap ada, hanya besarannya agar ditinjau ulang. Dalam terminologi saya, memang ambang batasnya agak dikurangi lah gitu dari yang ditetapkan sebelumnya,” ujar Khaeron, dikutip pernyataan langsung di Gedung Parlemen, Rabu, 4 Februari 2026.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat juga menanggapi soal isu penghapusan ambang batas di Parlemen. Menurut dia, menurunkan ambang batas sama saja memperlemah demokrasi dan partai politik.

“Apakah kita akan memperkuat substansi demokrasi kita atau kita akan memperlemah. Kalau kita akan memperkuat tentang substansi demokrasi kita, maka partai politik harus diperkuat,” ujar Djarot, dikutip pernyataan langsung di Gedung Parlemen, Selasa, 3 Februari 2026.