DPRD Minta Pemprov DKI Beri Sanksi Konkret Pelaku Tawuran

Jakarta: Anggota DPRD DKI Jakarta Justin Adrian meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tidak berlama-lama menunggu efektivitas pendekatan humanis. Terutama, dalam menangani maraknya tawuran. 

Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak boleh berujung pada pembiaran. Hingga, kembali menelan korban jiwa.

“Kita masih menunggu hasil dari pendekatan humanis dalam menangani tawuran, sebagaimana yang disampaikan Bapak Gubernur tempo hari. Tapi saya berharap jangan menunggu korban atau nyawa lagi dulu,” kata Justin melalui keterangan tertulis, Selasa, 20 Januari 2026.

Menurut Justin, tawuran tidak akan pernah hilang hanya dengan nasihat atau imbauan moral. Ia menilai, upaya persuasif harus dibarengi dengan konsekuensi hukum yang tegas agar menimbulkan efek jera.

“Saya pribadi masih berpendapat tawuran tidak akan hilang dengan nasihat atau imbauan. Tawuran hanya bisa dikurangi secara signifikan dengan konsekuensi sanksi yang berat,” ujar Justin.

Justin mengusulkan sanksi konkret, salah satunya pencabutan bantuan sosial terhadap anggota kartu keluarga pelaku tawuran. Kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong keluarga ikut bertanggung jawab atas perilaku anggotanya.

“Sanksi yang berat bisa berupa pencabutan bantuan sosial terhadap anggota kartu keluarga pelaku tawuran,” kata Justin.

Selain itu, ia mendorong Pemprov DKI untuk mengkaji pembentukan peraturan daerah (Perda) baru yang memungkinkan pemberian sanksi denda dan/atau kurungan terhadap orang tua yang lalai mengawasi anaknya, khususnya jika pelaku tawuran masih di bawah umur.
 

“Kalau pelaku tawuran masih anak-anak, maka orang tua yang abai menjaga pergaulan anaknya juga harus dimintai pertanggungjawaban,” tegas Justin.

DPRD Provinsi DKI Jakarta.. Foto: Metro TV/Cony Brilliana.

Justin menilai, problematika tawuran tidak akan selesai hanya dengan mengandalkan gelontoran uang pajak rakyat untuk fasilitas atau patroli semata. Menurut dia, penanganan yang efektif justru membutuhkan partisipasi aktif keluarga.

“Masalah tawuran ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan fasilitas atau patroli. Ini juga membutuhkan partisipasi keluarga dan orang tua,” ujar Justin.

Ia menegaskan, menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak kepada pemerintah tanpa keterlibatan orang tua adalah sesuatu yang mustahil.

“Melempar seluruh tanggung jawab mendidik anak kepada pemerintah tanpa partisipasi orang tua adalah mission impossible,” kata Justin.

Justin menutup pernyataannya dengan kritik keras. Ia menilai, ambisi membangun Jakarta akan kehilangan makna jika persoalan mendasar seperti tawuran tidak mampu ditangani secara tegas dan menyeluruh.

“Adalah omong kosong bicara membangun Jakarta kalau mengatasi tawuran saja pemerintah tidak becus,” pungkas Justin.