Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Foto: Medcom.id/Fachri.
Jakarta: Partai Golkar menyinggung pakta integritas dukungan penjabat (Pj) Bupati Sorong Yan Piet Moso kepada calon presiden (capres) Ganjar Pranowo. Hal ini merespons klaim Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, yang menyebut adanya tekanan dari kekuasaan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Lihat saja itu kejadian di Sorong itu, iya kan, itu pasangan siapa? Memang pasangan kita (Prabowo-Gibran)? Kan enggak," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023.
Doli mengatakan tidak sepantasnya saling tuding. Sebab, tudingan tersebut tidak jelas arahnya.
"Kayak gini jadinya nantinya nunjuk gini, satu ke depan, empat ke dalam, gitu loh," ujar Doli.
Ketua Komisi II DPR itu menyinggung soal unsur keterlibatan pemerintah dalam kontestasi politik 2024. Doli mengatakan koalisi dari tiga pasangan capres dan cawapres saat ini sejatinya juga diisi partai yang menjadi bagian pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau itu diindikasikan kecurangan itu karena ada unsur pemerintahan, saya tanya sekarang, di mana ada tiga pasangan calon capres-cawapres tidak ada unsur pemerintahanannya di dalam? Memang di pasangan nomor 3 dan 1 enggak ada menteri-menterinya di situ?" ujar Doli.
Doli menekankan terpenting saat ini adalah menyampaikan narasi yang menjaga pemilu berlangsung damai. Tidak dengan narasi mengundang fitnah.
"Kita masing-masing kita mengeluarkan statement, berkomitmen agar pemilu ini kita jaga ya," ucap dia.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto menyebut pihaknya banyak mengalami tekanan jelang Pemilu 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP itu mengeklaim pasangan capres dan cawapres Anies dan Muhaimin juga mengalami hal serupa. Hasto bahkan menyebut telah membangun komunikasi dengan tim pasangan AMIN.
Hasto tidak menjawab secara pasti tekanan yang dimaksud. Namun, dia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 terkait usia capres-cawapres.
"Kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama, sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya," kata Hasto Kristiyanto di Jakarta Pusat, Sabtu, 18 November 2023.