Anggota Komisi III Duga Ada Motif Politik di Balik Penyadapan Presiden

Jakarta: Kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan lingkungan Istana, dinilai bukan praktik penyadapan biasa. Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman menduga ada motif tertentu di balik tindakan tersebut.

"Ini adalah penyadapan politik, ini bukan penyadapan biasa," kata Benny dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Kamis, 12 November 2026.

Benny menegaskan persoalan penyadapan tidak cukup hanya dilihat dari aspek pelanggaran hukum, seperti penyadapan tanpa hak maupun penyalahgunaan wewenang. Ia pun mengaitkannya dengan upaya merampas kekuasaan yang sah melalui proses suksesi inkonstitusional.

Menurut Benny, penyadapan terhadap kalangan politisi mungkin bukan sesuatu yang mengejutkan. Namun, ia menilai situasinya menjadi berbeda ketika pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah Presiden dan lingkungan Istana.
 

"Kalau kita politisi disadap itu biasa. Yang tidak biasa dan agak aneh, Presiden dan Istana disadap oleh pembantunya," ujar Benny.


Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman. Foto: Tangkapan layar

Lebih jauh, Benny mengemukakan dugaan adanya skenario untuk mengumpulkan berbagai informasi negatif mengenai Presiden Prabowo dan aktivitas di lingkungan Istana. Kemudian menyebarluaskannya kepada masyarakat. Ia berpandangan, penyebaran informasi yang bersumber dari hasil penyadapan tersebut berpotensi membangun persepsi negatif dan menumbuhkan kebencian publik terhadap Presiden.

"Kalau terjadi kebencian politik, kebencian rakyat dengan menyebarluaskan hasil-hasil penyadapan yang isinya jelek-jelek itu, maka rakyat akan mengamuk," ujarnya.

Ia menduga kemarahan masyarakat dapat terbentuk melalui penyebaran informasi yang diperoleh dari penyadapan terhadap Istana dan berbagai kegiatan Presiden Prabowo. Penanganan kasus ini harus mampu mengungkap bukan hanya aspek hukum dari dugaan penyadapan, tetapi juga siapa pihak yang bertanggung jawab.