UU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset. Foto: Metro TV.

UU Perampasan Aset Tegaskan Hukuman Mati Koruptor

Gabriella Thesa Widiari • 19 November 2026 12:51

Jakarta: Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur sanksi pidana mati bagi koruptor. Regulasi ini baru saja disahkan DPR RI dalam rapat paripurna.

"Pilar pertama, asas dan ruang lingkup. Asasnya kita tentu menghormati HAM, proporsionalitas, lalu ada perluasan ke kejahatan finansial atau IT dengan mempertahankan sanksi pidana berat termasuk pidana mati terhadap koruptor," ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat menyampaikan laporan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Berdasarkan draf final RUU Perampasan Aset yang diterima Metrotvnews.com, pidana mati tercantum dalam Pasal 4 ayat (2). Disebutkan bahwa sanksi tersebut diberikan bagi pelaku korupsi.

Ancaman pidana mati tetap terbuka dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan sanksi tersebut merujuk pada undang-undang mengenai tindak pidana korupsi serta aturan hukum pidana dan hukum acara pidana.


Ilustrasi. Foto: Freepik.

Seluruh tahapan hingga tata cara pelaksanaan pidana mati juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur. 

"Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya," bunyi draf RUU Perampasan Aset.

(Gabriella Thesa Widiari)