KPK Periksa 11 Orang terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalur Kereta

Juru bicara KPK Budi Prasetyo. Foto: Antara.

KPK Periksa 11 Orang terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalur Kereta

Anggi Tondi Martaon • 29 October 2026 16:01

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 11 orang. Pemeriksaan, terkait korupsi proyek jalur kereta api. 

"Memanggil 11 saksi tersebut untuk penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, terutama untuk wilayah Jawa Barat dan Sumatra Selatan," ujar juru bicara (jubir) KPK, Budi Prasetyo dikutip dari Antara, Kamis, 29 Oktober 2026.

Budi mengatakan sebanyak tujuh saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta terkait klaster Sumsel. Mereka yaitu RK; Direktur PT PLS; A selaku Direktur PT KU sekaligus Direktur PT PLS; dan CW selaku pegawai PT PLS.

Kemudian, C selaku pihak swasta; VS selaku Manajer Keuangan PT BSD; dan IMS selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan atau BTP Palembang pada 2019–2020.

Berdasarkan data KPK hingga pukul 13.47 WIB, enam dari tujuh orang saksi memenuhi panggilan lembaga antirasuah. Namun, nama VS belum tercatat dalam daftar saksi yang hadir.
 


Sedangkan empat saksi diperiksa pada penyidikan kasus DJKA klaster Jabar. Mereka yaitu EC selaku pihak swasta; M selaku pemilik PT BJP; MH selaku pemilik PT DF; dan DF selaku Direktur PT MJ.


Gedung Merah Putih KPK. Foto: Metrotvnews.com/Candra.

Perkara dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023. Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menetapkan dan menahan 22 orang tersangka, termasuk anggota DPR RI periode 2019–2024 Sudewo.

Selain mereka, KPK menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Yakni PT IPA dan PT KAPM.

(Anggi Tondi)