Istilah Orde Lama Dihapus, PDIP: Bagian dari Sejarah

Jakarta: Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat merespons soal rencana penghapusan terminologi Orde Lama dalam penulisan buku sejarah versi pemerintah. Ia mengatakan istilah Orde Lama merupakan bagian dari sejarah Indonesia. Adapun, mengenai penghapusan istilah, kata, seharusnya ditentukan oleh ahli sejarah.

"Kalau Orde Lama, Orde Baru, kita serahkan ke ahli sejarah. Masa pemerintahan Bung Karno itu Orde Lama, masa pemerintahan Orde Baru, masa sekarang reformasi, nanti orde apa lagi? Itu bagian sejarah juga kan," kata Djarot di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu, 1 Juni 2025.

Djarot mengatakan penulisan sejarah seharusnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik. Ia mengingatkan agar sejarah tidak dimanipulasi atau ditutup-tutupi.

"Penulisan sejarah itu tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan 'his story', bukan story mereka yang menang, tetapi benar-benar cerita perjuangan bangsa kita ini," ujarnya.

"Janganlah sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpangkan. Kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka," sambung dia.
 

Baca juga: Upacara Hari Lahir Pancasila, PDIP Singgung Penulisan Sejarah yang Tidak Sesuai Fakta

Kementerian Kebudayaan sedang menyusun ulang sejarah Indonesia. Dalam revisi naskah sejarah yang melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi itu istilah Orde Lama dihilangkan.

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan alasan menghilangkan istilah Orde Lama karena pemerintahan saat itu tidak pernah menyebutkan atau memperkenalkan eranya sebagai Orde Lama. Dia mengatakan pandangan tersebut diambil untuk membuat suasana yang lebih inklusif dan netral.

"Kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru. Akan tetapi, apakah pemerintahan pada periode itu (sebelum Orde Baru) menyebut dirinya Orde Lama? Kan tidak ada," kata Fadli usai rapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Mei 2025.