Dugaan Praktik Beras Oplos, Legislator Desak Aparat Bertindak Tegas

Jakarta: Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengecam keras dugaan praktik pengoplosan beras. Dia mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak.

"Aparat harus segera bertindak dan memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum yang mencoba mengambil keuntungan dengan cara-cara kotor seperti ini," kata Johan melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Maret 2025.

Komisi IV bakal mengawal persoalan tersebut. Karena rakyat yang bakal dirugikan.

"Kita tidak ingin masyarakat menjadi korban dari permainan harga dan kualitas pangan yang tidak bertanggung jawab," tegas dia.
 

Baca juga:  Stok Beras di Kota Yogyakarta Aman Hingga Tiga Bulan ke Depan

Selain konsumen, dugaan praktik itu mencoreng komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan pangan. Padahal, lanjut dia, di dalam negeri tengah meningkatkan produksi beras dalam rangka menekan ketergantungan pada impor.

"Praktik seperti ini bukan hanya tindakan kecurangan yang merugikan rakyat, tetapi juga mencederai semangat swasembada pangan yang tengah dibangun oleh pemerintahan Presiden Prabowo," kata Johan.

Johan menambahkan bahwa praktik pengoplosan beras juga berpotensi masuk dalam ranah korupsi. Sebab, adanya manipulasi tata niaga pangan.

“Presiden Prabowo sudah jelas menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pangan nasional dan memberantas segala bentuk mafia pangan yang merugikan rakyat. Jika pengoplosan ini dibiarkan, maka kita sama saja memberi ruang bagi oknum yang ingin mempermainkan kebijakan pangan dengan cara yang curang dan tidak bertanggung jawab," ujar Johan.

Sebelumnya, Satreskrim Polres Metro Depok mengamankan seorang pengoplos beras berinisial VEE, 28. Pada beras oplosan didapati beras menir yang merupakan beras patahan yang nilainya jauh di harga pasaran, tetapi kualitas beras tidak kuning dan tak hitam. 

Polisi menyita barang bukti berupa puluhan plastik kemasan beras. Kemudian, 25 karung berisi beras raskin, dan 25 karung beras oplosan