Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Istana: Semua Berjalan Sesuai Aturan

Jakarta: Menteri Sekretarias Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dalam penyelenggaraan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini merespons adanya laporan masyarakat ihwal acara tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Maret 2025.

Prasetyo memastikan tidak ada persoalan dalam penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai sebagai pengelola acara. Setiap tahapan telah disesuaikan dengan prosedur yang ada.

"Semuanya saya jamin terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," beber dia.

Pelaksanaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, dilaporkan ke KPK. Pelapor menduga adanya konflik kepentingan dari acara tersebut.

"(Pelaksanaan retret) menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan," kata pelapor sekaligus Peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Annisa Azahra di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 28 Februari 2025.
 

Baca Juga:  KPK Verifikasi Laporan Dugaan Konflik Kepentingan Retret Kepala Daerah

Annisa mengatakan kecurigaan pihaknya dalam acara retret kepala daerah ini karena diurus PT Lembah Tidar. Pengurus perusahaan itu merupakan kader Partai Gerindra yang masih aktif berpolitik.

Pelapor menduga adanya konflik kepentingan karena sebelumnya kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retret. Annisa meyakini pengumpulan kepada daerah itu tidak cuma dimaksudkan untuk orientasi.

"Ternyata kewajiban untuk ikut ini adalah adanya kewajiban untuk peserta ataupun para kepala daerah ini membayarkan biaya keikut sertaan," ucap Annisa.