Badan Karantina Klaim Macet Horor Priok Tak Pengaruhi Layanan

Jakarta: Kemacetan horor yang terjadi di Jakarta Utara akibat antrean dan membludaknya volume truk di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu, 16 April hingga Jumat, 18 April 2025 diklaim tak berpengaruh pada layanan Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Kepala Barantin Sahat Manaor Panggabean mengatakan kemacetan tak pengaruhi layanannya lantaran pihaknya bertugas di border, bukan pada bagian luar pelabuhan. Pengecekan dilakukan sebelum barang-barang yang tiba di Tanjung Priok itu keluar dari kawasan pabean.

"Kalau karantina itu tidak masuk ke sana ya (tidak terdampak) karena kita memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia itu sehat, bebas penyakit, kita periksa di laboratorium kita," kata Sahat saat ditemui di Gedung Pelindo Regional II Jakarta Utara, Selasa, 22 April 2025.

Barantin merupakan layanan untuk memastikan barang-barang atau komoditas yang masuk ke Indonesia dalam kondisi aman dan baik sebelum didistribusikan. Seperti pengiriman hewan, produk olahan, ikan dan bibit tanaman.

Kemacetan parah terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok hingga ke jalan sekitar lokasi pelabuhan. Titik utama kemacetan terjadi di NPCT 1 yang disebabkan peningkatan volume kendaraan yang melakukan kegiatan receiving delivery petikemas, dan dipastikan kegiatan bongkar muat berjalan lancar serta tidak terjadi permasalahan sistem di Gate Pelabuhan maupun di Terminal Petikemas Pelabuhan Priok.
 

Baca juga: Macet Parah di Tanjung Priok, Importir Rugi Besar

Meski tak berdampak, Barantin tetap akan memperkuat kelancaran arus barang di pelabuhan. Menurutnya, penguatan manajemen pre border bukan hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, melainkan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku usaha.

"Kita semua memiliki peran penting dalam menjaga keamanan hayati negara sekaligus mendukung kelancaran arus barang. Melalui manajemen pre border yang kuat, kita dapat memastikan bahwa produk pertanian, perikanan, dan peternakan yang masuk dan keluar dari Indonesia telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan," kata Sahat.

Sahat mengatakan saat ini karantina menghadapi era baru dalam ekspor dan impor. Layanan karantina dituntut cepat dan transparan, tetapi juga proaktif dan berbasis risiko.

"Sesuai arahan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto yang menginstruksikan deregulasi dan penyederhanaan perizinan, untuk merespon penerapan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, karantina mendukung penuh kebijakan tersebut salah satunya melalui implementasi Pre-Border," tutupnya.

Sahat mengatakan konsep preborder sebagai bagian dari inisiatif kebijakan nasional untuk menghadapi tantangan perang tarif perdagangan global. Karantina preborder adalah sistem pengawasan yang dilakukan di negara asal sebelum komoditas tiba di wilayah Indonesia.

"Ini adalah langkah preventif untuk menjamin keamanan hayati sejak dari hulu, sekaligus mempercepat alur logistik dan meminimalkan potensi penolakan di pelabuhan masuk," kata Sahat.