Said Abdullah Usulkan Wajib Militer Perkuat Pertahanan Semesta, Ini Alasannya

Jakarta: Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mendorong pemikiran ulang terhadap pelaksanaan konsep pertahanan semesta di Indonesia. Salah satu gagasan yang disorot ialah kemungkinan penerapan wajib militer (wamil) secara terbatas, terutama bagi generasi muda.

Menurut Said, konsep pertahanan semesta tetap relevan meski menghadapi perkembangan ancaman yang semakin kompleks. Ia menilai perang asimetri dan perang hibrid membuat pertahanan negara tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Tanpa ragu, saya menjawabnya doktrin ini masih relevan, yang berbeda terletak pada kompleksitas ancaman, karena berkembangnya perang asimetri (asymatric war) dan perang hibrid (hybrid warfare) yang makin meluas," kata Said Abdullah.

Said menjelaskan konsep pertahanan semesta telah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 mengenai hak dan kewajiban bela negara serta Pasal 30 ayat 2. Dalam konsep tersebut, TNI dan Kepolisian menjadi kekuatan utama keamanan dan pertahanan, sementara rakyat menjadi kekuatan pendukung.
 

"Hingga saat ini kita masih menganut kekuatan pertahanan utama, yakni TNI, dan kekuatan komponen cadangan, rakyat yang terpilih mengikuti pelatihan militer. Memang belum terlihat kesemestaannya, sehingga perlu untuk dipikirkan kembali," ujarnya.

Soroti Model Wajib Militer di Negara Lain

Said Abdullah turut menyoroti penerapan wajib militer di sejumlah negara. Ia menyebut negara seperti Korea Selatan, Turki, Brasil, Rusia, Aljazair, Armenia, Estonia, Israel, dan Korea Utara, masih menerapkan wajib militer kepada warga negaranya.

Menurut dia, sejumlah negara di Eropa Barat seperti Finlandia, Swedia, dan Norwegia juga menerapkan wajib militer. Bahkan, negara netral seperti Swiss serta negara tetangga Indonesia, Singapura dan Thailand, turut menerapkan sistem tersebut.

Ia mencontohkan Korea Selatan yang mewajibkan pria berusia 18 hingga 28 tahun mengikuti wajib militer selama 18 hingga 24 bulan dengan berbagai kecabangan militer.

"Di berbagai negara lainnya, termasuk Eropa Barat, polanya hampir sama, usia 18 tahun keatas ikut wamil," kata Said.

Said juga menyinggung kebijakan Norwegia yang sejak 2016 memberlakukan kewajiban militer bagi perempuan sebagai bagian dari perlakuan kesetaraan gender.

Sementara itu, Amerika Serikat disebut memiliki model berbeda. Menurut Said, wajib militer di negara tersebut berakhir pada 1973 dan kemudian diberlakukan secara selektif terhadap warga negara yang lolos seleksi pemerintah federal.

"Namun semua warga negara, termasuk bagi imigran yang legal maupun undocument, yang telah berusia 18 tahun wajib mendaftar di Selective Service System (SSS). Bagi mereka yang lolos SSS berkewajiban mengikuti wajib militer," ujarnya.

Said juga membandingkan model tersebut dengan Malaysia. Ia menyebut Malaysia menerapkan sistem yang hampir sama dengan Amerika Serikat melalui Program Latihan Khidmat Negara (PLKN).

"Terhadap warga negara Malaysia yang terpilih secara selektif oleh pemerintah, para pemuda usia 16 tahun ke atas diwajibkan ikut Program Latihan Khidmas Negara (PLKN) selama 45 hari," kata Said.

Dorong Perluasan Komcad

Said menilai Indonesia perlu memperkuat dukungan terhadap TNI melalui sumber daya manusia yang terlatih. Menurut dia, penguatan tersebut tidak berarti mengabaikan prioritas pembangunan postur TNI yang memenuhi Minimum Essential Force (MEF).

"TNI perlu dukungan sumber daya agar makin profesional, dan kesiapan eskalasi kekuatan rakyat terlatih," katanya.

Ia berpandangan konsep komponen cadangan (Komcad) perlu kembali direnungkan sebagai lapis pertahanan. Menurutnya, konsep Komcad dapat dikembangkan dengan pendekatan yang lebih mirip wajib militer ala Malaysia, yakni melalui kesukarelawanan warga negara menjadi kekuatan Komcad.

Said juga menilai definisi pertahanan perlu diperluas. Sebab, ancaman pertahanan tidak hanya berkaitan dengan ancaman militer, tetapi juga perang asimetri dan perang hibrid yang dapat berlangsung dalam kerangka tertib sipil.

"Karena itu, dengan perpaduan solid TNI dan rakyat, rakyat akan dapat diandalkan menghadapi perang non konvensional," ujarnya.

Ia menilai rakyat terlatih tidak sebatas warga negara yang terlibat dalam Komcad. Menurut Said, kesadaran bela negara perlu melekat pada setiap warga negara, baik secara personal maupun kelembagaan, sesuai dengan keahlian dan kapasitas masing-masing.

"Rakyat terlatih bukan hanya mereka yang terlibat di Komcad. Lebih dari itu adalah kesadaran inheren, yang melekat dari setiap warga negara, baik secara personal maupun kelembagaan dengan keahlian dan kapasitas masing-masing, merasa terpanggil membantu berbagai ancaman pertahanan nasional," kata Said.

Usulkan Wajib Militer Terbatas bagi Generasi Muda

Said selanjutnya mengusulkan perluasan Komcad melalui konsep wajib militer terbatas. Penerapan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk kebutuhan Komcad pertahanan, tetapi juga untuk membangun kultur pendukung pelaksanaan pembangunan semesta, terutama di kalangan generasi muda.
 
"Mungkin kita perlu wajib militer terbatas, yang ditujukan bukan hanya semata kebutuhan Komcad pertahanan, tetapi juga untuk membangun kultur pendukung bagi pelaksanaan pembangunan semesta. Terutama dari kalangan generasi muda," ujarnya.

Ia juga mengusulkan agar anak usia 18 tahun diperkenalkan dengan pendidikan kedisiplinan, budi pekerti, dan pemahaman bela negara melalui pendidikan terpadu. Pendidikan tersebut dapat melibatkan sekolah, TNI, Kepolisian, dan praktisi dalam pelatihan serta pembinaan jangka panjang.

"Mungkin sudah waktunya memberlakukan anak usia 18 tahun untuk memperkenalkan pendidikan kedisiplinan, budi pekerti, dan pemahaman bela negara melalui pendidikan terpadu, antara sekolah, TNI, Kepolisian, dan praktisi untuk pelatihan dan pembinaan jangka panjang," katanya.

Ia mengatakan langkah tersebut bertujuan membangun budaya baru yang lebih produktif, meningkatkan inovasi, serta membentuk budi pekerti luhur di kalangan anak muda.

Selain generasi muda, Said mendorong pelatihan rakyat terlatih di kalangan kaum profesional. Ia mengusulkan konsep peer mentoring di antara masyarakat di bawah pembinaan TNI untuk saling mengajarkan keahlian.

"Tujuannya untuk mengajarkan keahlian satu sama lain. Dengan meningkatkan kapasitas rakyat, mendorong produktivitas dan inovasi, serta dalam kerangka memastikan kesiapan pendukung untuk pertahanan negara, khususnya dalam menghadapi perang asimetri dan hibrid," ujarnya.
 

TNI dan Rakyat Jadi Kekuatan Pertahanan

Said menegaskan penguatan rakyat terlatih harus berjalan beriringan dengan pembangunan TNI yang kuat dan profesional. Ia meyakini perpaduan TNI, rakyat terlatih, dan manajemen sumber daya yang memadai dapat memperkuat daya tangkal pertahanan Indonesia.

"Perpaduan antara TNI yang kuat dan profesional, dan dukungan rakyat terlatih, serta manajemen sumber daya yang memadai, saya yakin, kekuatan pertahanan, dengan TNI di lini utama akan memiliki efek penggentar yang diperhitungkan dunia," kata Said.

Indonesia dinilai tetap perlu meningkatkan pemenuhan industri militer, termasuk memperkuat industri militer dalam negeri. Namun, Said berpendapat kekuatan utama pertahanan Indonesia terletak pada keterhubungan antara TNI dan rakyat.

"Kita boleh kalah alutsista dengan negara maju. Kita boleh kalah canggih dalam industri militer. Meskipun begitu, pemenuhan industri militer perlu terus kita tingkatkan, termasuk memperkuat industri militer dalam negeri. Namun, nyawa pertahanan sesungguhnya adalah menyatunya TNI dan rakyat," ujarnya.

"Dirgahayu TNI ke-81 tahun, makin kokoh menjadi benteng republik, dan setia bersama rakyat, seperti Tema HUT TNI tahun 2026, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur," ucapnya.