Said Abdullah: APBN 2027 Harus Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat

Jakarta: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 tidak sekadar berbicara mengenai angka, tetapi harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Dengan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun, APBN 2027 memuat kebutuhan dan harapan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan, masyarakat memiliki kebutuhan yang beragam, mulai dari harga pangan yang terjangkau, kepastian bagi petani, peningkatan penghasilan pekerja, kesempatan kerja bagi anak muda, akses pendidikan, modal bagi pelaku usaha kecil, hingga pelayanan kesehatan yang tidak menguras tabungan keluarga.

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar kumpulan angka. Di balik Rp4.106,3 triliun belanja negara dalam APBN 2027 terdapat kehidupan lebih dari 280 juta rakyat Indonesia dengan kebutuhan dan harapan yang beragam," kata Said.

Menurut dia, berbagai harapan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam target yang dapat diukur. Karena itu, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, tingkat kemiskinan diarahkan turun menjadi 6-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30-4,87 persen, serta rasio Gini menjadi 0,360-0,365.

Selain itu, APBN 2027 menargetkan penciptaan sekitar 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru.

Said menegaskan, berbagai target tersebut membawa pesan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berjalan sendiri. Pertumbuhan harus disertai pemerataan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan agar kemajuan ekonomi nasional benar-benar bermakna bagi kehidupan rakyat.

Di tengah kebutuhan anggaran yang besar, APBN 2027 juga mengandung tanggung jawab untuk memenuhi target pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun sekaligus mengelola risiko defisit APBN sebesar Rp671,2 triliun atau setara 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Said mengatakan, Badan Anggaran DPR berharap disiplin fiskal tetap dijaga. Sebab, tidak tercapainya setiap rupiah dari target pendapatan negara dapat membuat defisit semakin besar atau memaksa pemerintah memangkas target belanja yang telah direncanakan.

Menurut Said, kedua pilihan tersebut memiliki konsekuensi. Jika defisit meningkat, kewajiban menarik utang baru akan semakin besar dan pada akhirnya diikuti dengan meningkatnya beban pembayaran bunga, serta pokok utang.
 

Ia mencontohkan, pada 2015 kewajiban bunga utang memangkas 10 persen pendapatan negara. Angka tersebut meningkat menjadi 19 persen pada 2026 dan berpotensi terus naik apabila target defisit tidak mampu ditekan lebih rendah.

Sementara jika pilihan yang diambil adalah memangkas belanja negara, sebagian harapan yang ditumpukan terhadap APBN beserta target ekonomi dan sosialnya perlu dikalkulasikan ulang.

"Karena itu, usaha mencapai target pendapatan negara sepadan dengan jihad ekonomi untuk negara," ujar Said.
 

Rp539,7 triliun untuk melindungi rakyat miskin

Said menyoroti alokasi anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2027 yang mencapai Rp539,7 triliun. Menurut dia, besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap masyarakat yang paling rentan.

Ketika keluarga menghadapi tekanan harga, kehilangan pekerjaan, penyakit, maupun kondisi ekonomi lainnya, negara tidak boleh membiarkan mereka semakin terpuruk.

Namun, besarnya anggaran perlindungan sosial harus diikuti dengan ketepatan sasaran. Persoalan inclusion error dan exclusion error, menurut Said, tidak boleh dipandang sekadar sebagai urusan administratif.

Perbaikan dan pemutakhiran basis data sosial ekonomi perlu terus dilakukan agar subsidi dan perlindungan sosial semakin tepat sasaran.

"Satu kesalahan data mungkin hanya terlihat sebagai satu baris di antara jutaan data pemerintah. Bagi keluarga miskin, kesalahan tersebut dapat berarti bantuan pangan yang tidak diterima, kebutuhan sekolah anak yang tidak terpenuhi, atau pengeluaran kesehatan yang harus ditunda," jelasnya.

Karena itu, ketepatan sasaran bukan semata persoalan efisiensi anggaran, melainkan juga persoalan keadilan. Setiap rupiah yang dapat diselamatkan dari penerima yang tidak berhak harus dikembalikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau digunakan untuk memperkuat program produktif agar masyarakat semakin mandiri.
 

Said juga menilai perlindungan sosial perlu semakin diarahkan pada pemberdayaan. Bantuan menjaga masyarakat agar tidak jatuh, sedangkan pendidikan, pekerjaan, pembiayaan usaha, dan kesempatan ekonomi menyediakan tangga agar mereka dapat naik kelas.
 

Rp824 triliun pendidikan untuk membuka jalan naik kelas

APBN 2027 mengalokasikan Rp824 triliun untuk pendidikan. Said menilai anggaran tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Menurut dia, keberhasilan anggaran pendidikan tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah anak-anak Indonesia semakin mudah memperoleh pendidikan berkualitas, angka putus sekolah dapat ditekan, kualitas guru meningkat, dan lulusan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Kesempatan melanjutkan pendidikan juga harus terbuka bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah.

"Anak buruh harus memiliki kesempatan menjadi insinyur, anak petani memiliki kesempatan menjadi dokter, dan anak nelayan dapat menjadi peneliti, pengusaha, atau ahli teknologi," kata Said.

Dia menilai kemampuan ekonomi keluarga tidak seharusnya menjadi tembok yang menentukan setinggi apa seorang anak Indonesia boleh bercita-cita. Dalam konteks tersebut, anggaran pendidikan harus menjadi instrumen mobilitas sosial yang memungkinkan rakyat naik kelas.

Investasi pendidikan juga semakin penting ketika struktur ekonomi berubah dengan cepat. Indonesia mendorong industrialisasi, hilirisasi, digitalisasi, dan peningkatan produktivitas. Infrastruktur dapat dibangun dalam beberapa tahun, tetapi membangun generasi manusia yang produktif membutuhkan investasi konsisten selama puluhan tahun.
 

Rp195,3 triliun untuk pangan, karena ekonomi dimulai dari dapur

Selain pendidikan dan perlindungan sosial, Said menyoroti anggaran ketahanan pangan yang mencapai sekitar Rp195,3 triliun. Pada saat yang sama, inflasi ditargetkan tetap terkendali pada 2,5 persen.

Menurut dia, kedua angka tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kondisi ekonomi sering kali diterjemahkan melalui pertanyaan sederhana mengenai harga beras, telur, minyak goreng, LPG, listrik, dan transportasi, serta apakah penghasilan yang dibawa pulang masih cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga akhir bulan.
 

Karena itu, kebijakan pangan harus menjaga kepentingan petani sekaligus konsumen. Petani membutuhkan pupuk, sarana produksi, irigasi, pembiayaan, teknologi, dan harga hasil panen yang memberikan keuntungan layak. Di sisi lain, konsumen membutuhkan pangan dengan harga yang dapat dijangkau.

"Pangan murah tidak boleh diperoleh dengan memiskinkan petani, tetapi kesejahteraan produsen juga tidak dapat dibangun dengan membiarkan harga pangan terlalu mahal bagi masyarakat. Di antara kedua kepentingan tersebut, APBN harus berfungsi sebagai instrumen penyeimbang," ujar Said.

Ia menambahkan, menjaga inflasi pada kisaran 2,5 persen juga merupakan bagian penting dari kebijakan kesejahteraan. Pendapatan masyarakat yang meningkat akan kehilangan sebagian maknanya apabila harga kebutuhan sehari-hari meningkat lebih cepat.

Karena itu, kebijakan fiskal, pangan, energi, dan perlindungan sosial harus bergerak ke arah yang sama untuk menjaga daya beli masyarakat.
 

Pemerataan harus terasa hingga desa

Said menilai pertumbuhan ekonomi akan kehilangan sebagian maknanya apabila kemajuan hanya terlihat di pusat-pusat kota, sementara kehidupan masyarakat di daerah sekitarnya tidak banyak berubah.

Jalan, irigasi, sekolah, Puskesmas, air bersih, pasar, transportasi, dan kesempatan berusaha bukan hanya kebutuhan masyarakat perkotaan. Di desa, kualitas infrastruktur dan pelayanan dasar tersebut justru sering menentukan kesempatan keluarga untuk meningkatkan taraf hidup.

"Pembangunan karena itu tidak boleh terus-menerus hanya 'mendandani kota', sementara masyarakat desa masih menghadapi jalan yang rusak, irigasi yang tidak memadai, produktivitas pertanian yang rendah, dan akses terhadap pelayanan publik yang terbatas," kata Said.

Dalam kerangka tersebut, Dana Desa sebesar Rp77 triliun memiliki makna khusus. Desa, menurut Said, tidak boleh sekadar ditempatkan sebagai ujung penerima anggaran dari Jakarta, tetapi juga sebagai salah satu pusat penggerak pembangunan.

Dana yang mengalir ke desa harus memperkuat pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, meningkatkan produktivitas, menggerakkan ekonomi lokal, dan membuka kesempatan usaha.
 

Keberhasilannya pun tidak cukup dihitung dari panjang jalan yang dibangun atau jumlah bangunan yang berdiri. Ukurannya harus dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan kegiatan ekonomi, perbaikan pelayanan dasar, serta semakin banyaknya warga yang memperoleh kesempatan untuk maju tanpa harus meninggalkan daerahnya.

Said menekankan, pemerataan juga tidak cukup dimaknai sebagai pembagian anggaran secara geografis. Pemerataan harus menghasilkan kesetaraan kesempatan.

Anak yang lahir di desa harus memiliki kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas seperti anak yang lahir di kota. Petani harus memiliki akses terhadap irigasi, pupuk, pembiayaan, teknologi, dan pasar.

Masyarakat desa yang sakit harus memperoleh pelayanan kesehatan yang baik tanpa selalu menempuh perjalanan jauh ke kota. Sementara pelaku UMKM di daerah harus memiliki kesempatan memasuki rantai pasok yang lebih besar.
 

Rakyat kecil dilindungi, kelas menengah jangan dibiarkan jatuh

Said juga menilai keberpihakan kepada rakyat kecil tidak berarti kebijakan fiskal mengabaikan masyarakat yang sedang berusaha naik kelas.

Ada kelompok masyarakat yang tidak lagi tergolong miskin sehingga tidak selalu berhak menerima bantuan sosial, tetapi kemampuan ekonominya belum cukup kuat menghadapi kehilangan pekerjaan, penyakit berat, kenaikan biaya pendidikan, atau tekanan harga dalam jangka panjang.

Kelompok tersebut, menurut Said, perlu dijaga agar keberhasilan keluar dari kemiskinan tidak berakhir dengan kembali jatuh ketika menghadapi guncangan ekonomi.

"Indonesia membutuhkan kebijakan yang membantu masyarakat keluar dari kemiskinan sekaligus menjaga mereka agar tidak kembali jatuh setelah berhasil naik kelas," ujarnya.

Bentuk perlindungan tersebut tidak harus selalu berupa bantuan tunai. Pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, akses pembiayaan usaha, Kredit Usaha Rakyat, perumahan, transportasi publik, dukungan terhadap UMKM, serta penciptaan lapangan kerja formal juga merupakan bentuk perlindungan sosial produktif.
 

Orientasinya, kata Said, harus jelas. Bantuan sosial melindungi masyarakat ketika berada dalam kondisi rentan, sementara kebijakan ekonomi harus menyediakan tangga agar mereka dapat naik kelas.

"Negara yang kuat bukan negara yang membuat rakyat selamanya bergantung pada bantuan, tetapi negara yang hadir ketika rakyat membutuhkan perlindungan dan kemudian membuka kesempatan seluas-luasnya agar mereka mampu berdiri semakin kuat di atas kaki sendiri."
 

Mengubah cara pandang evaluasi anggaran

Lebih lanjut, Said mendorong perubahan cara pandang dalam mengevaluasi anggaran. Keberhasilan kementerian dan lembaga tidak cukup diukur dari tingginya persentase penyerapan anggaran.

Menurut dia, penyerapan hanya menunjukkan bahwa uang telah dibelanjakan, tetapi belum menjelaskan apakah persoalan rakyat telah diselesaikan.

Setiap program pemerintah harus semakin berani diuji melalui dampaknya. Ukurannya antara lain apakah anak semakin mudah bersekolah, masyarakat semakin mudah berobat, petani memperoleh penghasilan lebih baik, subsidi diterima kelompok yang tepat, UMKM naik kelas, investasi menghasilkan pekerjaan, desa semakin produktif, dan kesenjangan antarwilayah semakin mengecil.

"Setiap rupiah uang rakyat harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, dan setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga dari perubahan yang dihasilkannya dalam kehidupan masyarakat," tegas Said.

Pada akhirnya, Said menilai ukuran pemerataan sesungguhnya sederhana, yakni alamat tempat seseorang dilahirkan tidak boleh menentukan seberapa besar kesempatan yang dimilikinya untuk maju.

Pertumbuhan ekonomi nasional baru memperoleh makna yang utuh apabila kemajuan Jakarta juga diikuti oleh kemajuan Madura, Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, serta desa-desa di seluruh Jawa.

APBN, kata Said, harus menjadi jembatan yang memperpendek jarak tersebut sehingga kemajuan Indonesia tidak hanya terlihat dari wajah kota-kota besar, tetapi juga terasa sampai ke jalan desa, sawah, sekolah, Puskesmas, pasar, dan meja makan keluarga.

"Itulah makna paling mendasar dari politik anggaran: membuat angka-angka besar negara hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia. APBN bukan sekadar tentang berapa besar uang yang dapat dibelanjakan negara, melainkan seberapa besar perubahan yang dirasakan rakyat setelah uang itu dibelanjakan," kata Said.