Streaming 
Ilustrasi Pexels
Dana Siap Pakai Jadi Dasar OTT KPK di BNPB, Simak Aturan dan Penggunaannya
Muhamad Marup • 14 October 2026 15:03
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Salah satu dasar operasi senyap tersebut yaitu terkait Dana siap Pakai (DSP) untuk kebencanaan.
"Ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Kota Yogyakarta saat dikutip dari Antara, Selasa, 13 Oktober 2026.
DSP merupakan instrumen pendanaan yang krusial dalam penanganan bencana. Berdasarkan Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai, DSP merupakan dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana, keadaan tertentu, dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
Untuk lebih mengetahui tentang aturan dan penggunaan DSP, berikut penjelasannya sesuai Peraturan BNPB 4/2020.
Penggunaan DSP
Meski siap pakai, tidak semua kondisi kebencanaan bisa langsung menggunakan DSP. Berdasarkan Pasal 2, pemberian bantuan DSP dalam negeri berdasarkan atas:- adanya penetapan Status Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh bupati/walikota, gubernur, atau Presiden;
- adanya penetapan Status Keadaan Tertentu;
- dan pertimbangan adanya risiko Bencana berdampak luas yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.
Untuk mengakses dana tersebut Bupati/Walikota, Gubernur, dan Presiden bisa melakukan permohonan pemberian bantuan DSP. Tiap tingkat pimpinan memiliki aturan dan dokumen tersendiri yang diatur dalam Pasal 4-6.
Selain ketiga pimpinan wilayah tersebut, kementerian dan lembaga juga bisa mengakses DSP. Dana juga bisa digunakan melihat konteks situasi dan risiko kebencanaan.
Upaya pemadaman karhutla di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Foto: ANTARA
Kegiatan yang Dibiayai DSP
DSP digunakan sesuai kebutuhan penanganan darurat pada status keadaan darurat bencana yang dimulai sejak siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Beberapa kegiatan dalam Status Tanggap Darurat Bencana yang bisa didanai yaitu:- Pencarian dan penyelamatan korban bencana
- Pertolongan darurat
- Evakuasi korban bencana
- Kebutuhan air bersih dan sanitasi
- Pangan
- Sandang
- Pelayanan kesehatan
- Penampungan serta tempat hunian sementara
DSP sendiri memiliki peran penting, terlebih Indonesia merupakan negara yang rawan terjadi bencana. Meski KPK belum mengungkapkan nominal penyalahgunaan DSP di BNPB, tapi adanya indikasi tersebut semakin menunjukkan bahwa tindakan korupsi semakin mengkhawatirkan, sebab tidak memandang dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat secara luas.