Jadi Celah Perdagangan Manusia, Pemerintah Akui Sulit Awasi Jalur Perlintasan di Perbatasan

Jakarta: Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengaku kesulitan mengawasi jalur perlintasan negara di wilayah perbatasan. Padahal, masih terdapat celah untuk terjadinya kejahatan internasional.

"Tidak mudah bagi imigrasi dalam melakukan pengendalian perlintasan orang terutama di wilayah perbatasan baik jalur darat, laut, maupun udara," kata Saffar saat rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XIII DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

Dia mengakui masih terdapat celah masuknya kejahatan internasional. Salah satunya terkait tindak pidana perdagangan manusia.

"Tentunya hal ini dapat menjadi celah bagi masuknya pelaku kejahatan internasional, termasuk sindikat tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia," ucap dia.
 

Baca juga:  46 WNI Korban TPPO ke Myanmar Tiba di Bandara Soetta

Saffar memahami kondisi itu akibat Indonesia sebagai negara kepulauan yang kondisi geografisnya berbatasan langsung dengan beberapa negara di kawasan. "Menjadikan Imigrasi memiliki tantangan tersendiri dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian," kata dia.

Saffar mengatakan pihaknya sudah menyiapkan formula dalam rangka mencegah dan menanggulangi praktik ilegal tersebut. Pertama, membentuk Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa).

Kedua, penundaan penerbitan paspor. Ketiga, penundaan keberangkatan di tempat pemeriksaan imigrasi.

"Keempat, menggelar Indonesia Imigration Center Forum atau IICF. Kelima, membentuk satgas perlindungan WNI oleh atase atau staf teknis imigrasi di luar negeri," ujar Saffar.