RUU Masyarakat Hukum Adat Beri Kepastian Hukum dan Investasi

Jakarta: Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat disebut akan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat. Khususnya ketika investasi masukan, hak masyarakat adat terlindungi.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem Martin Manurung saat gelaran Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan naskah akademik RUU Masyarakat Hukum Adat yang diselenggarakan Badan Keahlian DPR. FGD itu dihadiri pengusul dari Fraksi NasDem, PKB, dan PDI Perjuangan.

"Sehingga ke depan ini sangat penting untuk juga memberi kepastian kepada investasi. Jadi kalau ada investasi masuk, regulasi terkait dengan hak-hak masyarakat adat itu jelas. Dan definisinya juga jelas, jadi nggak bisa juga kemudian orang mengaku-ngaku sebagai masyarakat adat," kata Martin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 Oktober 2025.

RUU Masyarakat Hukum Adat diharapkan menjadi landasan hukum tunggal yang lebih jelas. Regulasi tersebut akan menjadi payung bagi pengakuan sekaligus perlindungan hak-hak masyarakat adat di seluruh Indonesia.

"Disinkronisasi ya, nanti dalam undang-undang ini jadi kalau menjadi leg spesialis, jadi ketika berurusan dengan masyarakat adat bisa mengacu kepada satu undang-undang. Jadi kita akan cari bagaimana pengaturannya, denokrasinya, sehingga pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat itu tetap bisa dijalankan dengan mudah dan jelas,” ucap Martin.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi NasDem Martin Manurung. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Martin menepis anggapan bahwa kehadiran regulasi ini akan menghambat arus investasi. Sebaliknya, keberadaan undang-undang justru dipandang memperkuat kepastian hukum bagi dunia usaha.

"Tapi kemudian juga persepsi yang timbul bahwa ini menghambat investasi itu tidak betul. Jadi ini justru kita ingin mendorong kepastian hukum terhadap juga rencana-rencana investasi yang akan masuk ke negara kita," ujar Martin.