Kepala Staf Presiden Moeldoko. MI/Indri
Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat surat edaran (SE) bersama tentang pelaksanaan screening (pemeriksaan) riwayat kesehatan petugas ad hoc pemilu. Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan screening bertujuan menghindari banyaknya petugas ad hoc yang kelelahan dan meninggal dunia, seperti pada pemilu 2019.
"Kalau enggak sehat langsung ada pemeriksaan lanjutan dan diselesaikan," ujar Moeldoko pada wartawan saat konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin, 20 November 2023.
Pemeriksaan kesehatan itu melibatkan BPJS Kesehatan dengan skema pemeriksaan mandiri. Para calon petugas ad hoc pemilu diminta mengisi pertanyaan atau questioner soal kondisi kesehatan pribadi. Dari hasil pengisian formulir kesehatan akan diketahui calon petugas yang berisiko atau punya riwayat kesehatan/penyakit dan yang tidak.
Pada pertemuan inisiasi SE bersama itu turut hadir perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Moeldoko menyampaikan apabila ada calon panitia ad hoc yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), pemerintah daerah bisa mendaftarkannya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron menjelaskan pemerintah daerah bisa membantu mendaftarkan calon panitia ad hoc pemilu untuk kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU). Sedangkan, panitia ad hoc yang statusnya pekerja, BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan pemberi kerja untuk mendaftarkan pegawainya.
"Yang (kepesertaannya) belum aktif harus dicek keaktifannya. Jadi seluruh petugas pemilu ini bisa terlindungi dan bisa secara otomatis nanti setelah mereka mengisi form, yaitu riwayat screening bisa ditindaklanjuti kesehatannya," terang Ali.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan akan ada 840 ribu penyelenggara pemilu ad hoc yang bertugas pada hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Panitia ad hoc pemilu ada di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Pemeriksaan kesehatan penting untuk menepis isu tidak benar atau hoaks soal panitia ad hoc pemilu.
"Sehingga hoaks, berita bohong, berita tentang (petugas ad hoc) diracuni dan hal yang lain tidak perlu dalam penyelenggaraan pemilu," ucap dia.
