KPK Duga Transaksi Suap di Bandung Bukan Cuma Pengadaan CCTV

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga transaksi suap di Bandung bukan cuma pengadaan kamera pengintai atau CCTV. Penyidik menduga ada proyek lain yang dimainkan.

“Ini kan pengembangan. Jadi kan ini pengembangan perkara. Jadi, kemungkinan-kemungkinan dugaan korupsi (di proyek) lainnya terus kami kembangkan. Masih terus kami kembangkan,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci proyek lain yang diduga terjadi transaksi suap. Sejumlah anggota legislator setempat diyakini terlibat.

“Misalnya kemarin kita memeriksa empat anggota DPRD Kota Bandung, kan dikonfirmasi terkait dengan proyek-proyek yang kemudian diduga mereka turut (ikut) campur dalam proses-proses proyek di Kota Bandung. Jadi, kami dalami ke sana,” ucap Ali.

KPK juga membuka peluang menambah tersangka dalam kasus ini. Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna sudah menyandang status tersebut.

“Ketika nanti menemukan orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan kecukupan alat bukti ya KPK tetapkan sebagai tersangka,” ujar Ali.
 

Baca Juga:  KPK Endus Titipan Proyek dari Legislator ke Pemkot Bandung

Sebelumnya, KPK mengembangkan kasus dugaan suap pengadaan kamera pengintai atau CCTV di Bandung Smart City. Ada tersangka baru yang ditetapkan.

“Beberapa pihak sudah ditetapkan sebagai tersangka (kasus pengembangan CCTV Bandung), baik dari pihak eksekutif Pemerintahan Kota Bandung, maupun dari pihak legislatif DPRD,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Maret 2024.

Dia enggan memerinci nama-nama tersangka yang ditetapkan. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, ada lima pihak berperkara dalam kasus ini.

Mereka yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna, dan empat anggota DPRD Bandung Riantono, Achmad Nugraha, Ferdy Cahyadi, dan Yudi Cahyadi.