Istana Hormati Putusan MK soal Ambang Batas dan Usia Cakada

Jakarta: Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas (threshold) pencalonan kepala daerah jalur independen/ perseorangan/ nonpartai yang hanya membutuhkan 7,5 persen suara pada pileg sebelumnya.

"Kalau untuk putusan MK, kita harus menghormati. Jadi dari pihak pemerintah menghormati apapun yang menjadi putusan MK," kata Hasan di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

MK mengetok palu untuk dua gugatan terkait Pilkada 2024, yaitu gugatan dengan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 dan nomor 70/PUU-XXII/2024.

Baca:  Pengamat Nilai Putusan MK Ubah Dinamika Politik

Melalui dua putusan tersebut, MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Partai yang tidak memperoleh kursi DPRD, tetap bisa mengusung paslon selama memenuhi syarat persentase yang dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Aturan itu tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) yang diubah MK. Kedua, syarat calon gubernur-calon wakil gubernur harus berumur 30 tahun saat penetapan calon.

"Ada dua putusan MK kemarin kan, dan dua-duanya kita hormati untuk itu. Tidak ada sikap lain selain menghormati putusan MK," kata Hasan.