Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri. Medcom.id/Candra Yuri 
                                                
                    Candra Yuri Nuralam • 18 December 2023 08:22 
                
                
                    
                        Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan cara Ketua nonaktif KPK Firli Bahuri mendapatkan dokumen dan informasi terkait penetapan tersangka sekaligus pengusaha Muhammad Suryo dalam kasus dugaan suap jalur kereta. Purnawirawan jenderal bintang tiga itu menuding Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto melakukan pengancaman dan mengintervensi perkara tersebut.
“Mendasarkan hal tersebut, tentu menjadi janggal dan ganjil, jika kemudian yang disodorkan justru berkas dokumen di luar dari substansi perkara yang ditangani oleh Polda Metro Jaya,” kata Peneliti dari ICW Kurnia Ramadhani melalui keterangan tertulis, Senin, 18 Desember 2023.
Kurnia mengatakan permohonan praperadilan Firli yakni terkait penetapan tersangka dugaan penerimaan suap, gratifikasi, dan pemerasan. Perkara itu tidak berkaitan dengan kasus rasuah jalur kereta yang kini diusut KPK.
“Sebaiknya, kuasa hukum Firli membaca lebih lanjut KUHAP, di mana disebutkan bahwa praperadilan adalah mekanisme pengujian formil suatu penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum,” ucap Kurnia.
ICW juga menilai Firli tidak boleh lagi mengakses dokumen di KPK karena sudah menjadi komisioner nonaktif. Lembaga Antirasuah harus mendalami cara purnawirawan jenderal bintang tiga itu mendapatkan berkas kasus yang menjerat Suryo tersebut.
“Penting pula bagi KPK untuk mendalami, dari mana Firli bisa mendapatkan dokumen tersebut,” ujar Kurnia.
 
Pendalaman penting karena Firli bisa masuk kategori membocorkan rahasia penyidikan KPK dengan membeberkan kasus Suryo dalam persidangan praperadilan. Dewan Pengawas (Dewas) diharap menindaklanjuti fakta persidangan tersebut.
“Maka penting bagi KPK untuk menyelidiki adanya potensi obstruction of justice. Tidak hanya itu, Dewas juga harus mulai bergerak mengusut dugaan pelanggaran etik jika kemudian dokumen itu diperoleh Firli dengan cara yang tidak sah,” kata Kurnia.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut instansinya tidak menyetop semua fasilitas untuk rekan kerjanya Firli Bahuri. Salah satu yang masih bisa didapatkan yakni bantuan permintaan dokumen.
"Kami akan memfasilitasi kalau terkait dengan permintaan dokumen-dokumen," kata Alex di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 14 Desember 2023.
Alex tidak memerinci bantuan dokumen yang masih diberikan KPK ke Firli. Tapi, instansinya dipastikan tidak bakal memberikan bantuan hukum karena dinilai tidak etis.
Firli Bahuri memainkan narasi saling sandera kasus antara Lembaga Antirasuah dengan Polda Metro Jaya. Klaim itu dicetuskan Firli dalam replik praperadilan yang dibacakan Pengacaranya, Ian Iskandar pada Selasa, 12 Desember 2023.
Perkara yang menjadi pegangan Korps Bhayangkara yakni pengembangan dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta yang menjerat Pengusaha Muhammad Suryo. Menurut Firli, awal mula tuduhannya itu yakni saat Suryo meminta PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng), Bernard Hasibuan, Direktur PT Istana Putra Agung, dan Dion Renato Sugiarto tidak membawa namanya.
"Muhammad Suryo bisa menemui Dion Renato Sugiarto dan Bernard Hasibuan yang ditahan di Polres Jaksel dan Polres Jaktim karena dibantu dan difasilitasi oleh Kapolda Metro Jaya (Irjen Karyoto)," kata Ian membacakan replik Firli di Jakarta yang dikutip pada Rabu, 13 Desember 2023.
Firli menuding Karyoto meminta Suryo tidak dijadikan tersangka dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta kepada sejumlah pejabat di Lembaga Antirasuah. Ketua nonaktif KPK itu menyebut ada ancaman dalam permintaan tersebut.