Pemerintah Kudu Waspadai Tantangan Perdagangan Global hingga Perpajakan

Jakarta: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memberi catatan ke pemerintah terkait kebijakan fiskal dan ekonomi makro 2026. Ini disampaikan setelah Menteri Keuangan (Menkeu Sri Mulyani Indrawati, mewakili pemerintah, menyampaikan pokok pokok kebijakan fiskal dan asumsi ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN 2026 di Sidang Paripurna DPR RI.

Said mengatakan berdasarkan desain pokok kebijakan fiskal, asumsi ekonomi makro dan postur RAPBN 2026, ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Pertama, ia mengingatkan kebijakan perang tarif telah mengguncang tata perdagangan global dan menghadapkan perdagangan global dalam situasi yang proteksionis.

Hal ini, kata dia, berlawanan dengan prinsip dan komitmen dari kerja sama perdagangan regional dan global yang mutualistik. Menurut Said, pemerintah perlu menggalang organisasi internasional untuk mengoreksi praktik pengenaan tarif sepihak yang dibalas dengan retaliasi.

"Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengajak dunia perlu membangun komitmen baru dalam perdagangan, dan memastikan dimasa depan tidak ada negara yang berlaku sewenang wenang secara sepihak, dan semua patuh pada hukum hukum perdagangan internasional," kata Said melalui keterangan tertulis, Rabu, 21 Mei 2025.

Catatan kedua ialah tantangan perpajakan. Pada 2025 ini, pemerintah menghadapi tantangan untuk mengantisipasi shortfall pajak sebagai akibat rendahnya harga komoditas ekspor, menurunnya sejumlah pabrikan karena berbagai faktor tekanan ekonomi dan persaingan usaha, serta turunnya tingkat konsumsi rumah tangga.

"Situasi tersebut tampaknya berlanjut di tahun mendatang. Pendapatan negara menjadi pilar penting untuk memastikan penganggaran berbagai program strategis, termasuk untuk pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang yang jatuh tempo di tahun depan yang sangat besar," kata dia.

Maka dari itu, ia mengatakan pemerintah perlu memikirkan target pendapatan negara yang realistis dan optimistis. Diperlukan kebijakan ekstensifikasi perpajakan, setidaknya dari sisi cukai, tarif minerba, dan sektor digital.

"Pemberlakuan core tax system sebagai strategi untuk membangun administrasi perpajakan yang handal di tahun depan harus mempertimbangkan kesiapan literasi wajib pajak, dan memastikan kesiapan dan keamanan sistem," tegasnya.
 

Baca juga: Ini Rincian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026

(Ilustrasi penghitungan APBN. Foto: dok MI)
 

Pecut program ketahanan pangan dan energi

Catatan berikutnya ialah program ketahanan pangan dan energi sesungguhnya telah dicanangkan sejak lama, namun akselerasinya kurang begitu cepat. Sehingga, kata ia, pemerintah masih harus mengimpor sejumlah bahan pangan pokok rakyat dan energi, yang nilainya sangat besar.

"Alih-alih menyudahi impor pangan, sektor pertanian kita malah terdisrupsi dari sisi lahan dan tenaga kerja, serta adaptasi teknologi yang terlambat," ucap dia.

Said mengatakan salah satu agenda penting yang kurang maksimal dari program ketahanan adalah program redistribusi lahan. Pemerintah, kata ia, perlu melanjutkan program redistribusi lahan 4,5 juta hektare untuk petani dan perkebunan rakyat, menyiapkan tenaga kerja terampil pedesaan untuk pengelolaan redistribusi lahan, dan dukungan teknologi terapan pada sektor pertanian yang termutakhir untuk mendorong efisiensi produksi.

Lebih lanjut, Said mengatakan pemerintah perlu merevitalisasi sektor industri dengan menyiapkan ekosistem industri yang menopangnya seperti tenaga kerja, dukungan pendanaan, riset dan pengembangan teknologi, serta dukungan fiskal.

Pemerintah juga perlu menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai bahan baku penopang produk-produk industri dalam negeri untuk menghasilkan produk manufaktur yang memenuhi rantai pasok global.

"Selain itu, pemerintah perlu memastikan tidak berlanjut offshoring, yakni hengkangnya industri di dalam negeri, dan memilih lokasi baru di luar negeri untuk berproduksi," papar Said.