Pelaksanaan Program MBG Mesti Terjaga

Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai perlu terjaga pelaksanaannya. Komitmen ini penting dijaga, mengingat terungkapnya kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN).

“Program MBG adalah program yang baik dan mulia. Niatnya benar, tujuannya jelas, dan manfaatnya bagi generasi muda sangat besar jika dijalankan dengan benar. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan pelaksanaannya berjalan asal-asalan,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPR M Sarmuji dalam keterangan resminya dikutip melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 Juni 2026.
 

Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini menyoroti indikasi praktik transaksi gelap berupa jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia mendorong BGN untuk bergerak cepat memberikan jaminan akuntabilitas.

“BGN harus bisa menjamin kepada publik bahwa tidak ada jual beli titik SPPG. Jika praktik ini dibiarkan, yang dirugikan bukan hanya keuangan negara, tapi juga anak-anak yang seharusnya mendapat manfaat langsung dari program ini,” tegas Sarmuji.

Selain itu, guna memastikan pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto ini tetap berada di jalur yang benar, Fraksi Golkar mendorong BGN untuk berbenah. Khususnya pada sistem pengawasan serta distribusi logistik makanan ke sekolah-sekolah.


Ketua Fraksi Golkar DPR M Sarmuji. Foto: Dok. Istimewa.

“Tujuannya satu, agar program ini benar-benar tepat sasaran, efektif, efisien, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi siswa, sesuai harapan Presiden Prabowo,” ucap Sarmuji.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana (DH), mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung (LP), serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya (SS) sebagai tersangka. Ketiganya diduga terlibat dalam skandal korupsi tata kelola pengadaan barang dan anggaran program MBG periode 2025–2026.