Pramono Minta Seluruh Jajaran Gandeng KPK Kawal Proyek Berisiko

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Khususnya untuk mengawal dan mendampingi pelaksanaan setiap program kerja daerah yang bernilai besar serta memiliki potensi risiko tinggi dikorupsi.

“Selama ini pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik dan sebagai gubernur Jakarta saya selalu meminta kepada seluruh jajaran balai kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK,” ujar Pramono di Taman Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Minggu, 16 Agustus 2026.
 

Pernyataan tersebut disampaikan Pramono di sela agenda On-Ground Activation Integrity Fun Walk dan Integrity Booth dalam rangka Kampanye Antikorupsi Serentak 2026. Kegiatan tersebut diikuti sedikitnya 10.530 peserta dari jajaran aparatur Pemprov DKI Jakarta hingga elemen masyarakat.

“Dalam kesempatan kampanye anti korupsi ini, diikuti kurang lebih 10.530 peserta dari ASN DKI Jakarta tentunya paling banyak, BUMD, dan dari KPK, RT/RW, LMK, kemudian PKK, Karang Taruna, Dasawisma, Jumantik, dan sebagainya,” tutur Pramono.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengajak seluruh warga DKI Jakarta untuk turut aktif mengawasi jalannya proyek-proyek pembangunan daerah dan tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi penyelewengan di lapangan.


Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak (tengah). Foto: Metro TV/Nattasya Amani Vrazeti.

“Kami mohon dukungan semua masyarakat yang ada agar setiap ada kegiatan pembangunan di pemerintah DKI, tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami agar kami dapat berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang menyalahgunakan kewenangan,” ujar Johanis.

Johanis mengingatkan bahwa seluruh anggaran yang dikelola Pemprov DKI Jakarta bersumber dari pajak rakyat. Oleh karena itu, segala bentuk penyalahgunaan dana daerah merupakan tindakan yang merugikan masyarakat.

“Termasuk tentunya menyalahgunakan uang rakyat, khususnya uang rakyat dari pemerintah DKI. Karena apa yang dipakai oleh pemerintah DKI tidak lain adalah tentunya bersumber juga dari rakyat yang ada di Provinsi DKI,” tegas Johanis.