Uang Pensiun Gibran usai Mundur dari Wapres, Ini Besaran yang akan Diterima

Jakarta: Gibran Rakabuming Raka resmi mundur dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029 atas permintaan sendiri. Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.

Mengutip laporan Metro TV, Ketua MPR Ahmad Muzani mengungkapkan Gibran menyampaikan langsung maksud kedatangannya dalam pertemuan bersama pimpinan MPR yang berlangsung sekitar 20 menit. Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan keputusan mundur diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

"Dengan ini saya Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri," kata Muzani membacakan isi surat Gibran dalam wawancara eksklusif Metro TV, Kamis, 12 November 2026.


Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wapres kepada Presiden Prabowo Subianto. Foto: Metro TV/Anwar Fuadi.


Pengunduran diri tersebut turut menimbulkan pertanyaan mengenai hak keuangan yang akan diterima Gibran setelah tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Salah satunya adalah uang pensiun yang telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU tersebut, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Adapun Pasal 6 ayat (2) menetapkan besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, berapa uang pensiun yang berpotensi diterima Gibran setelah mengundurkan diri?

Besaran uang pensiun mantan wakil presiden diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menetapkan besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Ketentuan mengenai gaji pokok wakil presiden tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978. Aturan tersebut menetapkan gaji pokok wakil presiden sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Adapun besaran gaji pokok tertinggi pejabat negara diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara.

Berdasarkan Pasal 1 huruf a PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA ditetapkan sebesar Rp5.040.000 per bulan.

Dengan demikian, perhitungan uang pensiun pokok wakil presiden adalah sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan tersebut, Gibran berpotensi menerima uang pensiun pokok sebesar Rp20.160.000 atau sekitar Rp20,16 juta per bulan.

Nominal tersebut merupakan pensiun pokok, bukan keseluruhan penghasilan dan tunjangan yang diterima selama menjabat sebagai wakil presiden. Perhitungan ini juga mengacu pada ketentuan pemberhentian dengan hormat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.

Mengenai waktu pencairan, Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978 mengatur bahwa pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.