Istana Tegaskan Jakarta Masih Berstatus DKI

Jakarta: Staf Khusus Presiden (SKP) Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan Jakarta masih tetap menjadi Ibu Kota Negara atau Daerah Khusus Ibu Kota (DKI). Status tersebut tetap disandang hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan IKN ke Nusantara, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kapan persisnya Keppres akan terbit, bergantung sepenuhnya kepada kewenangan Presiden," ujar Dini melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 Maret 2024.

Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Badan Legislatif (Baleg) DPR RI yang menyebut secara de jure Jakarta saat ini sudah tidak bersatus DKI sejak 15 Februari 2024. Hal itu sebagai implikasi dari disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

Dini menjelaskan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta tetap berlaku. Nusantara secara hukum baru akan efektif menjadi Ibu Kota Negara pada saat Keppres diterbitkan.

"Pada saat Keppres tersebut terbit, maka otomatis DKI Jakarta berhenti menjadi ibu kota negara," ungkap dia.
 

Baca juga:  Polemik RUU DKJ Usai Jakarta Tak Berstatus DKI

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 41 UU IKN. Bahwa sejak ditetapkannya Keppres pemindahan IKN ke Nusantara, ketentuan Pasal 3, Pasal 4 tak berlaku kecuali fungsi sebagai daerah otonom. 

Selain itu, ada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. "Jadi hanya pasal-pasal tertentu saja dalam UU DKI Jakarta yang dicabut, bukan keseluruhan UU-nya," terang Dini.

Dini belum bisa mengatakan kapan Keppres akan disahkan. Namun, menurutnya pemerintah akan mengatur waktu yang tepat sehingga tidak terjadi jarak waktu yang terlalu jauh antara penerbitan Keppres IKN dan penerbitan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Agar segala sesuatunya bisa berjalan dengan rapih," ucap Dini.