KPK Tunggu Data Kerugian Keuangan Negara di Kasus APD Kemenkes

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mendapatkan nilai pasti atas kerugian negara dari kasus dugaan rasuah pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum memberikan hasil hitungannya.

“(Kami belum) mendapatkan data lengkap dari lembaga yang berhak menghitung kerugian keuangan negara dalam hal ini BPKP,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024.

Ali mengatakan pihaknya tetap mengusut perkara itu meski hitungan kerugian keuangan negara belum didapatkan. Salah satunya dengan memeriksa mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Puskris Kesehatan Kemenkes Budy Silvana pada Selasa, 9 Januari 2024.

Penghitungan kerugian keuangan negara penting untuk pemberkasan. Setelah datanya ada, KPK bakal langsung memanggil para tersangka dalam perkara itu.

“Kalau kemudian sudah kita dapatkan laporan keuangan, laporan audit hasil perhitungan kerugian keuangan negaranya, pasti kemudian kami lakukan langkah-langkah memanggil tersangka, dan kemudian dilakukan penahanan,” ujar Ali.