Banyak Dikeluhkan Masyarakat, DPRD DKI Jakarta Bakal Fokus Selesaikan Permasalahan Pendidikan

Jakarta: DPRD DKI Jakarta akan fokus dalam penyelesaian permasalahan mendasar di Jakarta, seperti kemacetan, banjir, kesejahteraan, layanan pendidikan, dan kesehatan. Semua permasalahan akan diselesaikan dengan kolaborasi bersama seluruh pihak terkait.

"Setelah itu, kita kolaborasi bersama-sama seluruh elemen untuk mencoba menyelesaikan. Tentu, butuh waktu untuk berproses," jelas Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029, Khoirudin, dilansir pada Sabtu, 5 Oktober 2024. 

Untuk mengejar penyelesaian persoalan tersebut, DPRD DKI Jakarta juga memastikan segera melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2025. "(Saya pastikan) terkejar. APBD murni terakhir paling telat tanggal 30 November. Kita akan selesaikan di pertengahan November," ujar dia. 

Dia mengatakan prioritasnya dalam pembahasan APBD 2025 yang akan berlangsung November 2024, lebih kepada realisasi sekolah swasta bahkan negeri gratis yang akan mulai diterapkan pada 2025. 

"Yang pertama pendidikan. Kita ingin menyelesaikan permasalahan pendidikan yang dikeluhkan oleh warga Jakarta, terutama wilayah yang tidak ada sekolah negeri. Kami sudah lakukan kajian dan sudah presentasi Dinas Pendidikan  untuk menerima semua siswa Jakarta bersekolah negeri dan swasta (gratis)," papar politikus PKS itu.
 

Baca Juga:  Sah! 5 Pimpinan DPRD DKI Jakarta Resmi Dilantik

Ketua DPW PKS Jakarta ini mengimbau Dinas Pendidikan segera menginventarisasi keperluan terkait sarana prasarana seluruh sekolah. Dia mengatakan hampir tiga ribu sekolah swasta akan bergabung menyukseskan program sekolah swasta gratis yang digagas Pemprov DKI Jakarta.

“Sekarang ketimpangan fasilitas negeri dan swasta. Sarana dan prasarana, kemampuan gurunya juga. Kewajiban kita mengawal proses ini dengan baik,” ujar Khoirudin, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2024.

Dia berharap penyetaraan fasilitas yang timpang antara sekolah negeri dan swasta ini menjadi pekerjaan rumah (PR) Dinas Pendidikan yang diprioritaskan lima tahun ke depan. Dengan fasilitas yang mumpuni, dapat mendukung proses belajar mengajar, sehingga diharapkan 2045 saat Indonesia Emas akan lahir generasi-generasi muda berkualitas.

“Pendidikan itu hak masyarakat, dan kewajiban negara, maka semuanya harus kita tunaikan,” tutur Khoirudin.