Kehadiran PLTS 100 GWp Bisa Hemat Anggaran Negara Rp73,9 Triliun per Tahun

Jakarta: Pemerintah tengah fokus pada pengembangan transformasi energi bersih, salah satunya lewat proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp). Proyek ini disebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp73,9 triliun.

“Dari sisi perekonomian, program PLTS 100 GWp membuka peluang investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program ini berpotensi menghemat anggaran negara sebesar Rp73,9 triliun per tahun,” kata Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah, Muhammad Qodari, dalam konferensi pers di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu, 30 September 2026.

Selain efisiensi anggaran, keberadaan negara proyek ini diproyeksikan bakal memberikan berbagai dampak (multiplier effect), mulai dari menarik minat investor global sampai menciptakan 5,52 lapangan kerja. 

“Program PLTS 100 GWp diperkirakan menciptakan lapangan kerja sebanyak 5,52 juta pekerja, terdiri dari 3,465 juta job-years (tahun kerja) di bidang konstruksi dan instalasi, serta sekitar 2,053 juta job-years di bidang manufaktur,” terang Qodari.

Data potensi penurunan emisi gas rumah kaca dari program PLTS 100 GWp. Foto: Metrotvnews.com/Afifah Alfina. 

Dilihat dari sisi lingkungan, penggunaan energi surya dalam jumlah besar diperkirakan membawa dampak signifikan. Dalam hal ini, Qodari menyebut adanya potensi penurunan emisi gas rumah kaca hingga 140 juta ton.

“Program ini berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 140 juta ton CO2, sehingga selaras dengan upaya kita menuju energi yang lebih bersih,” ungkap Qodari.

Namun, pemerintah butuh anggaran yang tidak sdikit untuk merealisasikan proyek ini. Setidaknya perlu suntikan dana sebesar Rp1.140 triliun, demi merampungkan proyek yang membentang dari seluruh wilayah Indonesia itu. 

“Keseluruhan program PLTS 100 GWp diperkirakan membutuhkan investasi yang cukup besar, yakni Rp1.140 triliun,” kata Qodari.

Adapun pendanaan proyek PLTS 100 GWp direncanakan bakal diperoleh dari berbagai pihak lewat sejumlah skema. Seperti investasi badan usaha, baik BUMN maupun swasta nasional dan internasional, pembiayaan perbankan, serta berbagai instrumen pembiayaan hijau (green financing).

(Metrotvnews.com/Afifah Alfina)