KPK Pantau Posisi Jet Pribadi Terkait Korupsi Dana Operasional di Papua

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sebagian uang rasuah terkait dana operasional kepala daerah di Papua dibelikan jet pribadi di luar negeri. Posisi transportasi udara itu kini dipantau ketat.

“Kami terus pantau pesawat yang diduga saat ini keberadaannya di luar negeri tersebut,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat, 13 Juni 2025.

Budi enggan memerinci harga pembelian pesawat pribadi itu. Saat ini, KPK tengah mengupayakan penyitaan untuk pengembalian kerugian negara, atas perkara ini.

KPK membuka penyidikan baru terkait dugaan rasuah di Papua. Kasusnya terkait dugaan korupsi penyalahgunaan dana penunjang operasional, dan program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah, di Pemerintah Provinsi Papua.
 

Baca juga:  KPK Berupaya Ambil Jet Pribadi terkait Korupsi di Luar Negeri

KPK pernah mengendus adanya penyelewengan sebagian dana operasional sebesar Rp1 triliun dalam pengusutan kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dia berdalih uang itu dipakai untuk makan dan minum.

"Dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata setiap tahun itu Rp1 triliunan, dan sebagian besar setelah kita telisik kita lihat itu dibelanjakan antara lain untuk biaya makan minum," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Selasa, 27 Juni 2023.

Alex menjelaskan dana itu diminta sejak 2019 sampai 2022. Uang Rp1 triliun untuk operasional kepala daerah per tahun itu dipastikan melanggar ketentuan yang diatur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).