Dekopin Minta BPK Audit Investigasi Aset dan Dana Hibah

Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh terhadap aset-aset hingga dana hibah periode lalu. Harapannya agar Dekopin periode 2024-2029 lebih transparan dalam menjalankan roda organisasi ke depan. 

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi bersama pengurus usai menggelar pertemuan dengan pimpinan BPK RI. "Jadi tahap awal kami ingin melakukan audit secara menyeluruh atas aset maupun hibah-hibah dari pemerintah. Kita sampaikan niatan kita dan BPK membuka ruang yang sebesar-besarnya kepada kita untuk permintaan audit tersebut," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Februari 2025.

Wakil Ketua Komisi XII DPR itu menyampaikan, Dekopin kepengurusan Dekopin yang dipimpinnya telah diakui oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi. Oleh karena itu, keterbukaan aset-aset sangat penting dilakukan dalam rangka menjalankan roda organisasi.

"Karena kita ingin dekopin ke depan lebih transparan dan lebih clear and clean lah pengelolaan keuangan maupun aset. Nah, pada hari ini kita datang ke BPK dan Alhamdulillah ditemuin oleh Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono," ungkap dia.
 

Baca juga:  Tok! Kepengurusan Dekopin Pimpinan Bambang Haryadi Diakui Pemerintah

Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan alasan meminta BPK melakukan audit internal. Sebab, Dekopin tidak lagi mendapat dana hibah dari pemerintah selama 5 tahun terakhir.

"Sebelum-sebelumnya ada pemberian dana hibah dari pemerintah. Nah kita minta supaya penggunaannya itu diaudit investigasi, penggunanya apakah sudah benar apa tidak," sebut dia.

Bambang menekankan, pihaknya berpatok pada prestasi yang sudah dilalui oleh pengurus lama dalam menjalankan organisasi. Namun, jika ada kesalahan dalam perjalanan pengurus lama, maka hal itu akan dievaluasi. 

"Kalau memang sebenarnya yang awal sudah benar kita akan ikutin, kalau tidak benar kita akan evaluasi gitu. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan satu rupiah pun uang dari negara untuk organisasi semacam Dekopin," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua BPK Budi Prijono menyampaikan, kehadiran pengurus Dekopin ke kantornya, dalam rangka silaturahmi dan konsultasi sejumlah hal, demi perkembangan koperasi ke depan. Di antaranya, meminta BPK RI melakukan audit aset-aset Dekopin. 

"Yang artinya, hal-hal yang mana bisa kita bantu untuk kelancaran tugas-tugas Dekopin ke depan, termasuk kegiatan yang bersifat audit terhadap permasalahan-permasalahan Dekopin yang selama ini pintu masuknya pasti melalui Kementerian Kooperasi," kata Budi.