Kemenkeu Bedah Isu Fiskal di Tingkat Global, Mulai Insentif Pajak hingga Tax Gap

Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng para pakar dan lembaga internasional untuk membedah sejumlah isu fiskal krusial, mulai dari efektivitas insentif pajak hingga penanganan celah perpajakan (tax gap).

Langkah ini guna merespons dinamisnya tantangan ekonomi global, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

Diskusi mendalam bersama mitra global dinilai menjadi kunci dalam menyelaraskan regulasi domestik dengan standar internasional, khususnya dalam menghadapi berkembangnya transaksi lintas batas dan ekonomi digital.

"Konferensi ini menghadirkan pembicara dari Indonesia maupun mitra internasional. Kami akan mendengarkan berbagai perspektif, termasuk dari Kementerian Keuangan, Asian Development Bank, Australian Taxation Office, akademisi, hingga JICA," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, dalam pembukaan International Tax Conference 2026 di Jakarta, Rabu, 16 September 2026.

Inge juga menambahkan, keterlibatan para pakar dari berbagai negara ini bertujuan untuk memperkaya wawasan serta memetakan solusi terbaik atas persoalan fiskal yang dihadapi Indonesia saat ini.

(Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com)

Soroti isu perpajakan lintas border dan kesetaraan gender

Selain membahas reformasi tata kelola dan pemanfaatan data dalam administrasi perpajakan, forum internasional ini juga mengangkat isu-isu sektoral yang menjadi perhatian global, seperti gender and taxation, shadow economy, hingga skema pemajakan melintasi batas negara (taxation beyond borders).

Hasil pemikiran dan rekomendasi dari rangkaian agenda ini diproyeksikan akan menjadi masukan langsung bagi pemerintah dalam menyempurnakan skema insentif agar lebih tepat sasaran, sekaligus mempersempit celah kebocoran penerimaan negara.

"Para pembicara akan berbagi perspektif mengenai berbagai isu terkini dalam kebijakan dan administrasi perpajakan, termasuk gender and taxation, informality and the shadow economy, tax gap, data-driven tax administration, tax incentive, serta taxation beyond borders," lanjut Inge.

Sinergi lintas negara ini diharapkan dapat melahirkan terobosan kebijakan yang kokoh, berkeadilan, serta mampu menjaga daya saing ekonomi nasional di tingkat internasional.